Dukung RPerpres KPN, Sekda: Banyak Pintu Masuk Narkoba dari Jalur-jalur Laut
- Dok Pemprov Sumut
VIVA Medan - Pemprov Sumatera Utara mendukung proses legalisasi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) dengan Laut Lepas di Sumut, segera ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres).
Hal itu, diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Arief S Trinugroho acara Ekspose Akhir RPerpres tentang RTR KPN dengan Laut Lepas di Aula Adhiguna lantai 3, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut, Jalan Brigjen Katamso, Selasa 30 Juli 2024.
Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho menyampaikan, saat ini banyak pintu masuk Narkoba melalui jalur laut, karena letak geografis Sumut berada pada jalur strategis pelayaran Internasional Selat Malaka, yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini menjadikan penyalahgunaan Narkoba terbesar di Indonesia ada di Sumut.
Arief mengatakan, Narkoba masih menjadi masalah krusial di Indonesia saat ini, terutama di Sumut. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) ada 3,3 juta pengguna Narkoba di Indonesia, dan sekitar 1,3 juta di antaranya ada di Sumut.
"Sekali lagi isu utama Sumut adalah begitu panjang garis pantai kita, banyak pintu masuk Narkoba dari jalur-jalur laut, terutama yang memiliki pelabuhan-pelabuhan tikus, sehingga kasus Narkoba terbanyak di Indonesia, sepertiganya ada di Sumut," jelasnya.
Sekda Sumut itu pun berharap, dengan ditetapkannya RPerpres tentang RTR KPN dengan Laut Lepas menjadi Perpres, akan dapat menghambat masuknya Narkoba ke Sumut, khususnya lewat jalur laut.
Plh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Pelopor mengatakan, Ekspose Akhir RPerpres KPN dengan Laut Lepas ini menemukenali isu-isu strategis dan permasalahan kawasan perbatasan negara dengan laut lepas.
