Lonjakan Pengungsi Rohingya, Anggota DPD RI Dedi Iskandar Soroti Keamanan Laut Indonesia
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan - Anggota DPD RI, Ust Dedi Iskandar Batubara menyoroti masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya perlu ada kebijakan penguatan patroli laut di wilayah perbatasan.
"Saya menilai ini berkaitan dengan sistem pengamanan perbatasan kita. Karena wilayah Indonesia kepulauan, artinya potensi untuk masuk secara ilegal ke Nusantara ini sangat besar. Seperti Pulau Sumatera, yang berbatasan dengan Samudera Hindia, dan Selat Malaka, menjadi pintu masuk dari berbagai negara," ujar Dedi Iskandar Batubara kepada wartawan, Minggu 7 Januari 2024.
Menurut Senator Republik Indonesia asal Sumut ini, kekuatan pertahanan negara perlu diprioritaskan di wilayah perairan, guna meminimalisasi adanya tindak penyelundupan atau perdagangan orang, antar negara.
Baginya, kedatangan pada pengungsi Rohingya yang disebutkan berangkat dari Camp pengungsian di Negara Bangladesh menuju Indonesia, di penghujung Desember 2023 lalu, patut dijadikan pelajaran. Sebab, jika sudah masuk ke wilayah Nusantara, apalagi berstatus pengungsi, mau tidak mau, harus menjadi urusan bangsa ini.
"Kalau sudah masuk ke sini (Indonesia), mereka (pengungsi) biasanya akan kita tampung, sampai dikembalikan ke tempat asalnya, atau dikirim ke negara ketiga tempat relokasi. Tidak mungkin kita biarkan, 157 orang tanpa makan di negara kita," ucap Dedi Iskandar.
Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara.
- Istimewa/VIVA Medan
"Itu juga kenapa, banyak yang senang datang ke Indonesia, karena budayanya yang ramah. Bahkan sebelum pemerintah turun tangan, masyarakat sudah bergotong-royong menyiapkan penampungan sementara, sampai memberi mereka makan," kata Senator Republik Indonesia ini.
Karena itu, ia menilai kejadian pengusiran pengungsi Rohingya dari Aceh oleh seujumlah mahasiswa, tidak bisa dipandang sebagai penolakan masyarakat. Mengingat sejak 2015 silam, provinsi Aceh sudah menerima ribuan orang yang datang saat tragedi genosida di Myanmar kepada etnis tertentu.
"Mungkin jika pemerintah cepat tanggap dan memberikan penjelasan kepada masyarakat, kejadian itu tak perlu terjadi. Terlebih peran organisasi internasional seperti UNHCR, yang seharusnya cepat tanggap melihat apa yang terjadi di sana," jelas Ketua PW Al-Washliyah Sumut ini.
Penanganan cepat oleh pemerintah setempat menurut Dedi Iskandar Batubara, sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain, langkah menampung para pengungsi itu memerlukan biaya yang tidak terduga, tergantung berapa lama mereka berada di Sumatera Utara. Sementara kemungkinan alokasi anggaran untuk itu tidak ditampung di APBD, baik provinsi maupun kabupaten.
