Tolak Penggusuran Bumper Sibolangit, Warga Minta Perlindungan DPRD Sumut
- Medan VIVA
VIVA - Meminta perlindungan, puluhan warga berasal Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu siang, 25 Januari 2023.
Puluhan warga ini, merupakan warga yang menduduki Bumi Perkemahan (Bumper) Kecamatan Sibolangit. Mereka menolak rencana penertiban atau penggusuran dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Seorang pendemo, Boru Ginting, menyampaikan keluh kesah, wacana Pemprov Sumut akan melakukan penertiban atau menggusur rumah sebagai tempat tinggal mereka.
Baca juga:
- Hiraukan Penolakan Ketua DPRD Sumut, Bangunan Liar Bumper Sibolangit Tetap Dieksekusi
- Tutup Paksa Tambang Ilegal di Madina, Ini yang akan Dilakukan Gubernur Sumut
- Pembelian Medan Club Digugat, Gubernur Sumut : Biarkan Aja, Hak Dia
"Keluhan kami dari pihak perempuan rakyat Bandar Baru berhak tinggal di bumi Indonesia," ucap Boru Ginting.
Para pendemo ini, dengan tegas menolak penggusuran rumah mereka di Bumper tersebut. Lanjut, Boru Ginting mengatakan mereka sudah tinggal puluhan tahun di situ. Bila digusur mau kemana mereka harus pindah?.
"Kami punya anak cucu yang harus kami layani dan rawat. Kini mereka mulai trauma. Nenek, Ibu kapan kita akan digusur?. Dimana, kami akan tidur. Mereka menanyakan juga dimana akan sekolah? Karena kalau ada penggusuran bagaimana cara kami untuk menyekolahkan anak-anak kami. Kami tolak penggusuran," kata Boru Ginting.
Ia mengungkapkan kedatangan mereka untuk kedua kali untuk meminta perlindungan DPRD Sumut, terutama Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting. Pendemo berharap para wakil rakyat itu, bisa melindungi mereka.
"Apa maksudnya itu. Apakah mau memiskinkan rakyat Bandar Baru. Kami akan kehilangan tempat tinggal kami dan bagaimana kami untuk hidup. Kami perempuan yang wajib dilindungi oleh bapak anggota dewan," ucap dia.
Para pendemo mengecam rencana Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi melakukan penggusuran di Bumper, yang merupakan bagian dari aset Pemprov Sumut.
"Kami gak tahu apa maksudnya Gubernur sekarang yang ingin menggusur kami secara paksa. Tidak pernah berkordinasi. Jadi kami tidak ada pernah pigi dan pindah dari sana. Walau apapun terjadi sampai pertumpahan darah terkahir," tuturnya.
