UNESCO Kartu Kuning Geopark Kaldera Toba, Ketua DPRD Sumut: kenapa tidak ada fungsi mereka
- Fanpage Presiden Jokowi
VIVA Medan - Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting mengaku kecewa dengan pihak-pihak pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba atas sanksi UNESCO yang menjatuhkan kartu kuning atau peringatan kepada Toba Caldera Global Geopark atau Geopark Kaldera Toba.
Untuk diketahui kartu kuning tersebut, atas minimnya aksi yang dilakukan oleh badan pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan memberikan kartu kuning kepada Geopark Kaldera Toba di kawasan Danau Toba diumumkan oleh UNESCO melalui laman resmi unesco.org.
"Kenapa kok bisa kartu kuning status Geopark itu?. Dua tahun kedepan, itukan tidak lama. Nanti kalau tidak dibenahi itu, dicabut lo kita dari Unesco dan mengambil itu kembali tidak gampang," ucap Baskami Ginting kepada wartawan di ruang kerjanya, di Gedung DPRD Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis 14 September 2023 siang.
Terkait kartu kuning tersebut, Baskami akan membicarakan langsung kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin untuk mengumpulkan pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba, untuk memperbaiki apa menjadi yang kurang. Sehingga kartu kuning dicabut UNESCO.
"Jadi saya mau, nanti saya akan laporkan sama Pj Gubernur. Supaya ini, dicek kembali, apa sebabnya kanapa tidak ada fungsi mereka itu, ini kan vakum semua ini pengurus-pengurusnya," ucap Baskami.
Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.
- BS Putra/VIVA Medan
Kartu kuning tersebut, dinilai banyak pihak-pihak tidak menjalankan tugasnya, seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan stakeholder lainnya. Kalau menjalankan tugasnya dengan baik. Pasti UNESCO tidak mengeluarkan peringatan untuk Danau Toba.
"Sementara itu, kan sudah dunia yang mau mengangkat harkatnya Danau Toba itu, itunya sebenarnya masalahnya. Dua tahun inikan bukan waktu yang lama. Kan harus banyak yang mesti dibenahi, agar kita tetap masuk salah satu agenda dunia," jelas politisi senior PDI Perjuangan itu.
Baskami meminta dan mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk, mengikuti 4 penilaian yang harus diperbaiki atas saran UNESCO. Sehingga kartu kuning tersebut, bisa dicabut dari Danau Toba.
"Kalau kita lihat, dengan adanya kartu kuning ini. Pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya, digantilah dengan yang punya kemampuan. Bukan ini tempat main-mainan, kita harus ril dengan program ini," jelas Baskami.
Presiden RI, Joko Widodo meresmikan pelabuhan penyeberangan di Danau Toba.
- Fanpage Presiden Jokowi
Baskami meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, harus di backup. Sehingga Pj Gubernur Sumut, Hassanudin harus turun tangan melakukan tindakan tersebut, untuk Danau Toba. Apa lagi, Sumut akan dihadapi dengan Pemilu dan PON 2024, menjadi fokus. Kalau tidak dikerjakan sekarang, bisa kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO itu.
"Ini mau tahun Pemilu, mau PON, itu akan bisa ketinggalan kalau tidak sekarang di benahi. Kalau pengurus yang tidak mampu lagi dia melaksanakannya mundur, diganti yang baru, siapa yang mumpuni untuk melaksanakannya," sebut Baskami.
Baskami menyarankan kepada Pj Gubsu untuk mempertanyakan konsep dari pihak pemangku kebijakan, untuk mengembangkan Danau Toba ini, termasuk kartu kuning bisa dicabut dari Danau Toba. Karena, Pemerintah pusat sudah bekerja keras membangun infrastruktur di danau terbesar di Asian ini, kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO itu.
"Ini yang saya dengar hanya rapat, actionnya gak ada, apa artinya. Tadi saya sudah sampaikan sama Pj Gubsu, pertama mereka seluruh pengurus Geopark ini di undang. Kenapa ini sebenarnya, kelemahan dimana, di Pemprov Sumut, atau mereka tidak mampu. Kalau memang gak mampu, ya mundur. Diganti orang yang punya kemampuan," jelas Baskami.
