Jaga Netralitas di Pilkada 2024, Kemenko Polhukam Minta ASN, TNI/Polri Bekerja Sesuai Undang-undang
- Istimewa/VIVA Medan
"Kita ingin ASN, TNI, Polri bekerja sesuai undang-undang yang berlaku, agar Pilkada serentak berjalan dan berkualitas, sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas," kata Asep.
Plt Staf Ahli Gubenur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan M Armand Effendy Pohan mengatakan, Pemprov Sumut terus memberikan dukungan untuk kelancaran Pilkada. Kenetralan ASN salah satu fokus Pemprov untuk menciptakan Pilkada yang aman, tertib dan damai.
"Pj Gubernur Sumut telah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN, netralitas ASN itu wajib dan kita terus menggaungkannya, menyosialisasikannya," kata Effendy.
Kampanye stop Sara, politik uang, ujaran kebencian dan jaga netralitas ASN, TNI dan Polri.
- Haris Dasril/VIVA Medan
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Ilyas S Sitorus menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan berbagai strategi untuk menyukseskan Pilkada Sumut. Netralitas ASN dan upaya meningkatkan partisipasi pemilih menjadi salah satu fokus Dinas Kominfo.
"Kita terus memasifkan sosialisasi, terkait netralitas ASN, partisipasi pemilih, Pilkada damai dan lainnya, kita sama-sama berharap Pilkada serentak menghasilkan pemimpin yang berkualitas," kata Ilyas.
Hadir pada rapat koordinasi ini Pangdam I Bukit Barisan, M Hasan Hasibuan, Ketua KPU Sumut Agus Arifin dan Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga secara daring. Hadir juga jajaran Tim Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polhukam, OPD terkait Pemprov Sumut dan seluruh jajaran KPU termasuk kabupaten/kota secara virtual.