Ungkap Sosok Bos Judi dan Scamming Online, Kepala BP2MI: Saya Berikan Langsung ke Presiden

VIVA Medan - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengungkap sosok dibalik perjudian dan scamming online yang belakangan menjadi fokus pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikannya.

"Sebetulnya kita sudah tahu siapa yang otak dan aktor bisnis judi online, scamming online di Kamboja. Dan inisial namanya sudah kita berikan kepada presiden langsung saat rapat terbatas," ungkap Benny kepada wartawan di Medan, Selasa 23 Juli 2024.

Benny mengungkapkan sosok tersebut sudah disampaikannya kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Mahfud MD saat menjabat Menko Polhukam pada saat rapat terbatas.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden dan Pak Mahfud MD yang waktu itu Menko Polhukam, kalau mau mengatasi judi online, sosok T ini harus ditangkap," jelas Benny saat Pengukuhan dan Pembekalan 165 orang Komunitas Relawan Pekerja Migrain Indonesia (Kawan PMI) se-Sumatera Utara (Sumut) di Arya Duta Hotel Medan.

Dalam rapat terbatas dengan Presiden, Benny telah menyampaikan identitas otak dan aktor tersebut yang juga terlibat dalam penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia.

"Bahwa penempatan ilegal selalu di backing oleh oknum-oknum yang memiliki atribut-atribut kekuasaan di negara ini," ucapnya.

Benny menyebut, bila scamming online di Kamboja terjadi pergeseran tren yang sanat signifikan. Mulai dari tingkat pendidikan juga persoalan ekonomi yang mendasar.

"Ada tren baru, dulu kita menganggap penempatan ilegal ini korbannya adalah masyarakat SDM yang menengah ke bawah. Tapi tren Kamboja ini berbeda, SMA rata-rata, ada S1, S2 juga pernah. Ribuan anak-anak menjadi korban. Sumatera Utara juga menjadi wilayah yang tidak sedikit yang anak-anak mudanya untuk bekerja," katanya.

"Ini bisnis besar. BP2MI pernah menyetop tiga pesawat yang digunakan untuk mencarter keberangkatan ke Kamboja," tegas Benny.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang hadir Pengukuhan dan Pembekalan 165 orang Kawan PMI Se-Sumut itu mengatakan, masalah TPPO ini didasari ekonomi dan aksi ini dilakukan oleh sindikat dengan berbagai peran.

"Karena orang yang memberangkatkan, yang menjualnya butuh duit dan dia dibayar. Akarnya dari sini siapa yang merekrut, mau dikirim kemana dan siapa yang menampung di luar negeri ini yang berkerjasama. Ini yang harus diputus, jangan sampai terjadi," jabar Saleh.