Gandeng Ombudsman Sumut, Imigrasi Belawan Siap Wujud Kepastian Layanan dan Hukum
- dok Imigrasi Belawan.
Belawan, VIVA Medan –Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima melalui kolaborasi strategis dengan Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara, Rabu 22 April 2026.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sarana, prasarana, serta standar operasional prosedur guna memastikan setiap proses keimigrasian berjalan optimal.
Sinergi ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam mengabdi pada masyarakat di gerbang Sumatera Utara.
Dalam peninjauan langsung ini, tim Ombudsman membedah kualitas fasilitas dan aksesibilitas layanan untuk memastikan tidak ada celah bagi maladministrasi. Kehadiran Ombudsman di tengah masyarakat bukan sekedar pengawasan, melainkan bentuk jaminan bahwa negara hadir memberikan kepastian hukum bagi setiap permohonan jasa keimigrasian.
Selain berunding, Ombudsman juga membuka gerai pengaduan langsung sebagai wadah aspirasi yang responsif bagi masyarakat yang hadir di lokasi.
Apresiasi tinggi diberikan oleh Ombudsman atas kualitas pelayanan yang telah berjalan baik di Imigrasi Belawan . Meski demikian, pengawasan dan optimalisasi penyampaian informasi tetap menjadi poin utama agar standar pelayanan terus meningkat.
Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pelayanan yang sehat, di mana pengawasan ketat dari Ombudsman dipenuhi dengan kesiapan operasional Imigrasi, menghasilkan sebuah sistem yang kredibel dan terpercaya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Rajagukguk, menegaskan bahwa masukan dari Perwakilan Ombudsman Sumut merupakan katalisator bagi jajarannya untuk terus berbenah secara profesional.
Sejalan dengan semangat 15 Program Aksi Menimipas Agus Andrianto dan "Imigrasi Untuk Rakyat" yang digaungkan oleh Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko, berkomitmen menjalankan Arahan pimpinan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari pungli dan hambatan akses.
“Hal ini, menjadi bukti nyata bahwa keterbukaan terhadap pengawasan eksternal adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Menutup rangkaian kegiatan, Imigrasi Belawan menyatakan kesiapannya untuk menjaga kelangkaan kualitas layanan melalui sinergi lintas lembaga yang erat.
Sejalan dengan amanat Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut Parlindungan, langkah kolaboratif bersama Ombudsman ini diharapkan dapat menjadi standar baru dalam memberikan kepastian layanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
