Penyusunan RKPD 2024, Gubernur Sumut Terapkan Metode Bottom Up
- Pemprov Sumut
VIVA Medan - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mewajibkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menggunakan metode bottom-up. Setiap Kabupaten/Kota memberikan masukan di Pra Musrenbang RKPD 2024 sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.
Metode bottom-up, menurut Edy Rahmayadi, bertujuan agar program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menjawab kebutuhan masing-masing daerah. Karena itu, Edy Rahmayadi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendengarkan dan mendiskusikan masukan dari masing-masing daerah.
"Kita membuat program harus bottom-up, bukan top-down agar menjawab permasalahan di daerah, karena kebutuhan setiap daerah berbeda," kata Edy Rahmayadi, usai membuka Pra Musrenbang RKPD 2024 Zona Pantai Barat di Aula Gedung Serbaguna Tapanuli Selatan (Tapsel), Selasa 14 Maret 2024.
Edy Rahmayadi juga menjelaskan agar RKPD 2024 fokus ke pertanian, peternakan dan pendidikan. Kebutuhan dasar ini, menurut Edy Rahmayadi, sangat penting untuk pembangunan Sumut.
"Sektor pangan menjadi yang utama, bagaimana kita bisa berbicara hal lain kalau masih banyak yang lapar, tetapi bukan berarti sektor lain harus kita lupakan," kata Edy Rahmayadi, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas S Sitorus.
Sementara itu, Bupati Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu berharap Pemprov Sumut memberikan perhatian ekstra kepada daerahnya. Sehingga, Tapsel bisa mengejar ketertinggalannya dari Kabupaten/Kota lain di Sumut.
Menurut keterangannya, pertumbuhan ekonomi Tapsel membaik tahun 2022, tumbuh 4,78%, pengangguran terbuka 3,65% melampaui target RJMD 2024 yang sebesar 5,12%. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan tahun 2022 sebesar 8,07%, melebihi target RJMD 2024 yang sebesar 8,40%.
