Kemendagri Siapkan Tiga Skenario TKD 2027, Jadi Prioritas Utama Daerah Bencana dan Fiskal Rendah
- dok Pemprov Sumut
Batam, VIVA Medan–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, menyiapkan tiga skenario pasca-exercise kebutuhan daerah terkait Transfer Keuangan Daerah (TKD), yakni skenario maksimal/ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, dan skenario minimal Rp910 triliun.
Hal itu, diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian pada acara Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lt. 3 BP. Batam, Rabu 12 Agustus 2026.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas mengenai opsi alokasi TKD Tahun 2027.Â
Tito menegaskan, keputusan akhir mengenai besaran TKD sepenuhnya berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, serta devisa. Meski demikian, Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok prioritas apabila terdapat penambahan alokasi TKD.
"Pertama itu daerah terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro (Sulawesi Utara). Kemudian adalah daerah berkapasitas fiskal rendah yakni daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil agar tidak mengganggu belanja wajib dan pembangunan," jelas Tito Karnavian.
Tito Karnavian juga meminta seluruh kepala daerah menunggu kepastian alokasi TKD yang dijadwalkan diumumkan dalam Pidato Presiden mengenai Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang Hari Kemerdekaan, atau melalui penjelasan lanjutan bersama para menteri bidang ekonomi.
"Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum di-breakdown per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama," jelas Tito.
Selain membahas TKD, Mendagri juga mengapresiasi penanganan sektor kesehatan pascabencana di wilayah Sumatera yang dinilai berlangsung cepat. Ia turut menyoroti dinamika pembangunan infrastruktur serta stabilitas harga material di kawasan Sumatera.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
- dok Pemprov Sumut
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution memperjuangkan penambahan TKD bagi daerah-daerah di Sumut yang terdampak bencana. Pada kesempatan yang sama, Bobby juga mempertanyakan kepastian acuan anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.
