Warga Desak BWSS II Segera Bayarkan Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek Bendungan Lau Simeme
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan - Warga yang memiliki lahan dam terkenda dampak proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Sibirubiru, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, menuntut ganti rugi lahan kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II.
Pasca proyek bendungan ini mulai dioperasikan, banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah terserapnya lapangan pekerjaan baik di sektor riil dan non riil.
Kondisi saat ini proyek Bendungan Lau Simeme tidak aktivitas konstruksi, akibat adanya protes dari warga yang lahannya terdampak pembangunan Bendungan Lau Simeme dengan memblokir akses pintu keluar masuk kendaraan alat berat.
Penasehat Aksi Damai Lau Simeme DAM, Ir Julianus Ginting, yang ditemui di tempat tinggalnya di Jalan Besar Sibirubiru mengaku bahwa pemerintah pusat dalam hal ini, BWSS II gagal menepati janji pembayaran ganti rugi lahan kepada warga.
"Tanggal 4 Desember 2023 disepakati antara semua pihak bahwa lahan warga yang terdampak proyek Bendungan Lau Simeme akan dibayarkan gantirugi sampai batas akhir 28 Februari 2024. Tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya. Jadi wajar dong kalau warga menutup akses jalan itu! Karena lahan mereka yang terdampak proyek belum juga dibayarkan ganti rugi lahannya," ucap Julianus kepada wartawan, Jumat 15 Maret 2024.
Julianus menambahkan, dari data yang mereka miliki ada 141 warga pemilik lahan yang terdampak proyek Bendungan Lau Simeme. Dan jika ditotalkan dari seratusan warga tersebut, sekitar 480,02 hektar lahan warga yang kini tak bisa lagi digunakan untuk bercocok tanam maupun berladang.
"Di sini masyarakat hanya mempertahankan haknya (menutup akses jalan). Tidak ada (berbuat) anarkis, hanya mempertahankan haknya. Seharusnya, pemerintah selesaikan dulu hak masyarakat, baru bekerja. Supaya gak terjadi hal-hal seperti ini. Sekarang ini kan masing-masing dirugikan. Masyarakat gak bisa gunakan lahannya untuk berladang karena sudah rusak, pemerintah proyeknya jadi gak berjalan karena akses jalan keluar masuk diturup warga," imbuhnya.