Pra Musrenbang RKPD 2025 Zona Dataran Tinggi, Ini Pesan Pj Gubernur Sumut
- Dok Pemprov Sumut
"Terakhir, keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif, dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pelayanan publik dan lainnya,” jelasnya.
Untuk itu, Hassanudin meminta kepada kabupaten/kota untuk memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis parsial, dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan, yang disesuaikan dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.
"Forum pra Musrenbang ini menjadi penting, bagaimana kita menyatukan seluruh perencanaan daerah agar terbangun integritas antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten kota," katanya.
Disampaikan juga, kelemahan perencanaan selama ini yakni belum mampu mengintegrasikan dengan baik program-program pembangunan daerah secara holistik dalam suatu perencanaan yang terintegrasi. Karena itu, saatnya semua pihak harus meninggalkan ego sektoral dengan ego kewilayahan.
“Inilah tujuan yang ingin kita wujudkan dalam pra Musrenbang ini,” sebutnya.
Pada Pra Musrenbang Dataran Tinggi yang akan berlangsung hingga 17 Januari tersebut, hadir Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho, para pimpinan OPD Pemprov Sumut, Pimpinan Wilayah Bank Indonesia Sumut, dan para bupati/walikota, di antaranya, Bupati Karo, Dairi, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan (Humbahas), Pakpak Bharat, Toba, Wakil Bupati Taput, dan Walikota Pematangsiantar.
Sebagai tuan rumah, Bupati Karo Corry Sebayang berharap, kegiatan Pra Musrenbang yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana dengan lancar. Ia kemudian menjelaskan, di Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan karakter agraris. Sehingga sektor pertanian menjadi terpenting dalam sendi perekonomian.
