Pelayanan Publik Binjai Terendah, PKS: Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Lemah
- Pemko Binjai
"Ironis memang, karena besaran anggaran daerah yang dialokasikan untuk menutupi kebutuhan operasional dan kebutuhan pegawai ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan," ujarnya.
Anggota DPRD Binjai Fraksi PKS, Marasonang Lubis.
- Istimewa/MEDAN VIVA
Karena itu, Marasonang sangat mengharapkan komitmen dan ketegasan dari Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah untuk tidak segan memberhentikan pejabat yang kinerjanya dianggap tidak maksimal. Apalagi yang tidak mampu memberikan perubahan berarti terhadap sistem birokrasi pemerintahan dan nilai manfaat bagi masyarakat.
Menurut Marasonang, masih banyak pejabat justru terlihat gamang, tidak terlalu inovatif, serta kurang cakap, baik dalam memimpin organisasi perangkat daerah atau saat menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Jika keadaan ini terus dibiarkan, Marasonang khawatir, berbagai program dan target pembangunan yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Binjai akan sulit terealisasi sesuai visi dan misi Walikota Binjai. Bahkan resiko yang lebih buruk, pemerintah justru kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
"Kita sendiri dari Komisi A sebenarnya sudah sering menyampaikan masukan terkait persoalan ini kepada Walikota, agar segera dilakukan evaluasi, dan sebelum ditempatkan di satu posisi harus diperhatikan juga rekam jejaknya. Karena yang kita rasakan saat ini, kinerja OPD cenderung stagnan dan bahkan relatif menurun," ucapnya.
"Akan tetapi sepertinya masukan kita ini masih belum direspon dengan baik, atau mungkin Wali Kota memiliki alasan dan penilaian tersendiri, yang mungkin lebih didasarkan pada kepentingan politis dan pertimbangan-pertimbangan tertentu," tutupnya.
