Pemkab Sleman Studi Banding Pengendalian Inflasi ke Pemprov Sumut
- Dok Pemprov Sumut
"Ada lima titik yang menjadi survei harga kebutuhan pangan di Sumut yang biasa disebut Indeks Harga Konsumen atau IHK yakni Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli. Jika terjadi lonjakan harga, maka dilakukan pasar murah yang lokasinya berada di pasar yang menjual harga pangan dengan harga tinggi," ucapnya.
Poppy menerangkan, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumut merupakan daerah yang mempunyai potensi pertanian. Sektor pangan berkontribusi dalam pertumbuhan produk domestik regional brutto (PDRB) sebesar 23% terhadap PDRB Sumut pada triwulan III tahun 2023.
Untuk memenuhi kebutuhan dan pasokan, Sumut juga melakukan pemetaan wilayah. Misalnya dengan membuat daerah penghasil pangan di sejumlah kabupaten seperti cabai merah, padi, dan bawang merah dan lainnya.
Sebelumnya, mewakili rombongan Pemkab Sleman, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Heru Saptono mengatakan, tujuan mereka studi banding ke Pemprov Sumut ingin mengetahui dan belajar bagaimana Pemprov Sumut bisa mengendalikan inflasi yang angkanya di bawah nasional.
"Sudah hampir setahun ini Kabupaten Sleman masuk ke dalam 10 besar dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni di atas nasional 2,5% secara year on year. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saja inflasinya 3,4%," katanya.
Heru menyebut, jumlah penduduk di Kabupaten Sleman sebanyak 1,1 juta jiwa, yang terdiri dari 17 kecamatan, dan 86 desa itu merupakan daerah yang PDRB-nya ditopang dari sektor jasa dan pariwisata.
"Jadi sektor jasa dan pariwisata yang menopang, sektor tersiernya yang menopang PDRB. Kami juga ingin belajar bagaimana membentuk BUMD yang bisa berperan dalam mengendalikan inflasi. Kami baru punya tiga BUMD, yakni Bank Sleman, Bank Syariah Sleman, dan PDAM Tirta Sembada," ujarnya.
