Harga Tiket PRSU 2023 Jadi Sorotan, Karena Tidak Merakyat
- Istimewa/MEDAN VIVA
VIVA Medan - Penyelanggaraan Pekan Raya Sumatra Utara (PRSU) Ke-49 tahun 2023, menjadi sorotan publik. Karena, tiket tidak merakyat. Sehingga memberikan dampak implikasi negatif pada event tahunan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut itu.
“Harga itu jelas tidak merakyat dan tidak menguntungkan bagi pelaku UMKM yang menjadi tenant di arena PRSU. Pengunjung terbilang sepi,” ucap Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, Sabtu 15 Juli 2023.
Untuk diketahui, harga tiket masuk ke arena PRSU saat ini sebesar Rp20 ribu untuk Senin hingga Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat dan Minggu Rp35 ribu dan khusus hari Sabtu menjadi Rp50 ribu. Bagi Pemprov Sumut, terlebih Gubsu Edy Rahmayadi di penghujung masa jabatannya, kondisi tersebut menurutnya cukup merugikan. Gubsu dapat dipandang sebagai pejabat publik yang tidak peka dengan keadaan masyarakat.
“Yang kita tahu, publikasi yang disampaikan PT HMI jika PRSU Ke-49 atau disebut juga Sumut Fair 2020 jadi terselenggara dan tidak terhalang pandemi, harga tiket masih sama dengan sebelum-sebelumnya, yakni Rp20 ribu untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan Rp25 ribu untuk Jumat hingga Minggu,” jelas Gunawan.
Selain itu, Gunawan juga menyoroti terkait dengan kisruh kerjasama antara PT Harmoni Muda Inovasi (HMI) dan PT Pembangunan Prasarana Sumatra Utara (PPSU).
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi singgung karpet lama yang dipakai saat pembukaan PRSU ke-49 tahun 2023.
- BS Putra/MEDAN VIVA
“Dalam konteks ini saya pikir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), terkhusus Gubernur Edy Rahmayadi, mengalami kerugian immaterial cukup tinggi,” kata Gunawan.
Selain itu, Gunawan juga mengungkit penyelenggaraan PRSU Ke-49 tahun 2023 ini yang dipercayakan PT PPSU kepada entitas bisnis dari luar Sumatera Utara, yakni Decapitol Communication. Di sisi lain, konflik antara PT HMI dan PT PPSU terkait penyelenggaraan PRSU Ke-49 dipandang sangat berpotensi menjadi moral hazard (risiko moral) bagi Gubsu Edy Rahmayadi, jika tidak segera diselesaikan.
Pandangan ini dikemukakan secara terpisah oleh Sekretaris Kelompok Kerja Kehumasan Sumatera Utara (Pokja Humas Sumut), Mirza Syahputra.
“Secara moral, Gubsu Edy Rahmayadi harus menunjukkan iktikad menyelesaikan konflik yang mengiringi perjalanan PRSU. Ini menyangkut tumbuh-kembangnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), sekaligus legacy politiknya di penghujung masa jabatan,” ungkap Mirza.