HBH IWO Sumut, Dirangkai Dialog Interaktif Bahas Politik dan Pelayanan Publik
- BS Putra/MEDAN VIVA
VIVA Medan - Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan Halal bi Halal yang diisi dengan Dialog Interaktif bertema Politik dan Pelayanan Publik di Jangqo Kafe Jalan Kiwi Medan, Jumat sore, 19 Mei 2023.
Ketua PW IWO Sumut Yudhistira dalam kata sambutannya mengatakan, pihaknya sengaja menggelar dialog ini, untuk menjawab keresahan masyarakat terkait belum maksimalnya pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
"Tentunya sekaligus mendengar langsung visi misi dari narasumber yang merupakan orang berkompoten di bidangnya, dan mereka rela hadir di tengah-tengah kita meluangkan waktunya," ucap Yudis sekaligus membuka dialog tersebut.
Dipandu jurnalis senior TVRI Setya Pandia, hadir dalam kegiatan itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Drs Abyadi Siregar, Caleg DPRD Sumut dari Partao Nasdem DR Ade Sandrawati Purba, SH, MH dan Calon Anggota DPD RI M. Firman Shah, SH.
Mengawali dialog, Abyadi Siregar memaparkan standar sistem pelayanan publik yang harus dipenuhi instansi pemerintahan di kab/kota di Sumut. Abyadi berharap PW IWO Sumut terus melakukan kegiatan ini dengan melibatkan narasumber yang berkompetensi di bidangnya.
"Ini harus dibek up dan terus dilakukan. Mantap," kata Abyadi.
Menurut Abyadi, pelayanan publik itu adalah wajah kongkrit negara ditengah-tengah masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa bila pelayanan publik ini baik maka negara ini telah memberikan wajah yang tampan dan cantik kepada masyarakat. Sebaliknya pelayanan publik yang buruk, maka negara memberikan wajah yang buruk dan jelek kepada masyarakat.
"Pelayanan publik itu diselenggarakan oleh pimpinan daerah/kepala daerah baik itu kepala desa, bupati/walikota, gubernur dan lain sebagainya, merupakan sebagai pembinanya. Maka sangat tergantung kepada mereka, apakah mereka memberikan wajah yang tampan atau buruk kepada masyarakat terhadap pelayanan publiknya," jelas Abyadi.
Dari hasil penilaian tahun 2022, lanjut Abyadi, ada 16 pemerintah daerah yang mendapat predikat zona hijau, 13 pemerintah daerah predikat zona kuning dan 5 pemerintah daerah masih predikat zona merah.
"Kita berharap pada tahun 2023 ini, yang pemerintah mendapatkan predikat zona kuning dan merah bisa mendapatkan predikat zona hijau. Dan zona hijau tetap bisa mempertahankan dirinya tetap zona hijau dan jangan turun," imbuhnya.
