TP-PKK Sumut Kembangkan Aplikasi SIPANDA Demi Dukung Tertib Administrasi dan Data
- dok Pemprov Sumut
Tebing Tinggi, VIVA Medan–Dalam upaya mendukung tertib administrasi dan pendataan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengembangkan inovasi berupa aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Data (SIPANDA) PKK. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu kader PKK dalam melakukan pendataan dan pelaporan kegiatan secara lebih tertib, akurat, dan terintegrasi.
Hal tersebut, disampaikan Staf Ahli I TP PKK Sumut, Titiek Sugiharti, pada kegiatan Supervisi PKK dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi Sumut Tahun 2026 di Kota Tebingtinggi, Rabu 8 April 2026.
“Kami berharap tim penggerak PKK kabupaten/kota dapat terus mendukung pemanfaatan aplikasi SIPANDA. Sehingga gerakan PKK di Sumut semakin tertib administrasi berbasis digital, dan mampu menunjukkan capaian kerja secara nyata,” ujarnya.
Melalui kegiatan supervisi ini, Titiek menyampaikan, TP PKK Sumut ingin melihat secara langsung pelaksanaan program PKK di daerah, khususnya dalam tertib administrasi, seperti Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK, serta IVA Tes. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di tingkat desa dan kelurahan.
Pada kesempatan tersebut, Titiek juga menegaskan pentingnya peran kelompok dasawisma sebagai ujung tombak gerakan PKK di tengah masyarakat, melalui pendataan keluarga, pembinaan, serta berbagai kegiatan pemberdayaan.
“Diharapkan pelaksanaan program-program PKK dapat menjangkau langsung seluruh keluarga di lingkungan masing-masing. Keberhasilan kegiatan PKK juga sangat ditentukan oleh adanya kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, perangkat desa dan kelurahan, organisasi kemasyarakatan, maupun seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tebingtinggi, Muhammad Syah Irwan, menyampaikan bahwa PKK sebagai mitra pemerintah merupakan wadah pembinaan dan penyuluhan masyarakat yang memiliki kepengurusan dari tingkat pusat hingga kelurahan, bahkan lingkungan.
Memasuki tahun 2026, menurutnya, tantangan pembangunan keluarga semakin kompleks dan menjadi fase krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Ia berharap kegiatan supervisi ini dapat menjadi sarana pembinaan dan konsultasi, baik dalam hal administrasi maupun penyelarasan program pokok PKK dengan visi dan misi pemerintah, seperti percepatan penurunan stunting.
