Tahun 2026, Sumatera Utara akan Dibangun Enam Desa Antikorupsi
- Bagus Syahputra/VIVA Medan
Medan , VIVA Medan –Tahun 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut, akan membangun dan membentuk Desa Antikorupsi .
Kepala Dinas PMD Dukcapil Sumut, Parlindungan Pane, menjelaskan bahwa tahun ini, ditargetkan enam Desa Antikorupsi akan terbentuk sebagai bagian dari upaya memperluas tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.
“Ini merupakan terobosan dari Pak Gubernur untuk terus memperluas Desa Antikorupsi di Sumut. Tahun ini akan ada enam Desa Antikorupsi di Sumut yang terbentuk dan target kita semakin banyak Desa Antikorupsi di Sumut,” ucap Parlindungan Pane dalam konferensi pers di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Rabu 8 April 2026.
Parlindungan menjelaskan, pada tahun 2023 hanya terdapat satu Desa Antikorupsi dari total 5.417 desa di Sumut, yakni Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara, yang ditetapkan sebagai desa percontohan.
“Awalnya hanya Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara yang telah ditetapkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi,” katanya.
Selanjutnya Pemprov Sumut melakukan percepatan pembentukan Desa Antikorupsi. Pada tahun 2025, jumlahnya bertambah menjadi empat desa yang telah mendapat pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Keempat desa tersebut adalah Desa Sennah (Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu), Desa Jatirejo (Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang), Desa Hutaraja (Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan), dan Desa Meranti Omas (Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara).
Program Desa Antikorupsi merupakan inisiatif KPK RI untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Program ini juga bertujuan mencegah perlindungan dana desa serta praktik pungutan liar, dengan menitikberatkan pada lima komponen utama, yakni tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
“Untuk mendapatkan penilaian dari KPK RI menjadi Desa Antikorupsi ini syaratnya berat, termasuk penegak hukum setempat juga harus memberikan pernyataan mendukung desa tersebut menjadi desa antikorupsi,” ujar Parlindungan.
Ia menambahkan, penilaian percontohan Desa Antikorupsi oleh KPK RI digelar berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Enam daerah yang akan dinilai meliputi Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.