Dikritik Ketua DPRD Medan, Sutrisno : Bobby Nasution Gak Usah Baper
- Facebook Bobby Nasution
Sutrisno, Anggota DPRD Sumut 2014-2019 itu mengatakan, harus dipahami bahwa proyek pembangunan lampu jalan yang diprogramkan Pemko Medan, adalah disetujui lewat proses politik di DPRD Medan. Artinya wali kota sebagai kepala daerah yang mengajukan anggaran pembangunan ke DPRD, tidak otomatis disetujui begitu saja. Yang terjadi adalah proses negosiasi politik.
Kalau kemudian koreksi Hasyim dibalas dengan statement Bobby 'suka nitip-nitip', adalah menunjukkan bahwa DPRD juga punya hak menentukan alokasi anggaran itu kemana saja. Wali kota Bobby seharusnya memahami UU Pemerintah Daerah secara utuh, bahwa DPRD bukan lembaga stempel, dan berhak menentukan kemana anggaran dialokasikan.
"Mungkin dalam konteks itu Ketua DPRD dianggap nitip," kata Sutrisno. "Sehingga kita sayangkan munculnya statement Pak Bobby yang demikian (suka titip-titip). Kalaupun fungsi pengawasan yang dijalankan Hasyim ke Pemko Medan atas proyek lampu jalan itu, dianggap Bobby tidak tepat, kan ada ruang saya kira untuk membahas itu, meluruskan itu," ujar Sutrisno lagi.
Di bagian lain, kata Sutrisno, Bobby harus menyadari posisinya bukan sebagai menantu presiden saat melaksanakan tugasnya sebagai wali kota.
"Wali kota itu harus menyadari itu, posisinya dia bukan menantu presiden saat dikantor, sehingga dalam menyikapi sebuah persoalan, juga harus secara profesional," tambah Sutrisno.
Secara terpisah, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumut, Erris J Napitupulu, ikut memberi atensi atas 'perseteruan' antara Bobby dan Hasyim. Menurut Erris J Napitupulu, Ketua DPRD Medan selaku wakil rakyat, berhak untuk berbicara ke publik atas kinerja Pemko Medan.
"Itu tugas dewan, sebagai salah satu fungsinya, pengawasan," kata Erris.
