Menyiasati Overtreatment Pada Layanan Kesehatan

Upaya kontrol atas tindakan fraud pun terbentur pada banyaknya data yang harus diolah di tengah keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

“Penindakan fraud juga umumnya bersifat tradisional. Kekuatan ancaman sanksi fraud baru terlihat dari penangkapan pelaku dan beratnya sanksi dijatuhkan bagi pelaku. Sementara pihak berwenang terlalu percaya diri dengan model kontrol fraud baru, dan pencegahan fraud seringkali hanya dialamatkan pada bentuk fraud yang sederhana,” imbuh Rahmad. 

Dalam kesempatan yang sama, pengamat layanan kesehatan, Budisuharto menyebut bahwa fraud di layanan medis sejatinya tak melulu dilakukan oleh tenaga dan fasilitas kesehatan. 

“Seorang pasien pun bisa menjadi pelaku fraud di layanan kesehatan. Salah satunya dilakukan dengan cara menyembunyikan kondisi faktual kesehatannya pada perusahaan asuransi. Ia berharap bisa mengajukan klaim pada penyakit yang sudah diidapnya sejak lama. Jika ia menyampaikan kondisi faktual kesehatannya, bisa saja polis asuransi kesehatan yang diajukan akan ditolak asuransi,” kata Budisuharto.

Ia menyebutkan dibutuhkan penguatan literasi kesehatan di masyarakat, untuk mencegah fraud hingga overtreatment, bahkan potensi fraud yang dilakukan publik atau nasabah asuransi demi keuntungan pribadi. 

Budisuharto menyampaikan, dibutuhkan sebuah lembaga atau otoritas yang bisa mengkaji setiap klaim biaya kesehatan, tak hanya pada lembaga milik pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan rumah sakit milik pemerintah, tapi juga setiap fasilitas kesehatan swasta. 

“Langkah ini dipastikan akan menekan potensi terjadinya fraud hingga overtreatment di layanan fasilitas kesehatan,” ujar Budi. 

Halaman Selanjutnya

Sementara itu motivator hidup sehat dr Handrawan Nadesul mengungkapkan, di luar fraud dan overtreatment yang terjadi, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi merugikan pihak pasien sebagai konsumen layanan kesehatan. Pertama adalah terlalu lebarnya competency gap antara pasien dan dokter.