Perkara Tanah di Jalan Sidobakti, Para Tergugat Mohon Hakim Tolak Gugatan Frida Simarmata

Akta Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Pemberian Kuasa tidak dapat dianggap sebagai bukti kepemilikan properti, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria yang menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti sah atas kepemilikan property sepatutnya dari tahun 2005, Penggugat sudah seharusnya meningkatkan surat Akta Legalisasi nomor akta : 26 / LEG / BPS /VII / 2015 tanggal 29 Juli 2015 menjadi Sertipikat, berdasarkan Pasal 19 ayat |2| huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan.

"Namun Penggugat tidak melakukan hal tersebut patutlah kami menduga bahwa Penggugat tidak memiliki syarat-syarat administrasi untuk meningkatkan tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang," tegasnya.

Sementara, lanjutnya, tergugat II Gunawan, tergugat III Rimun, tergugat IV Yudi (tidak memiliki objek tanah), tergugat V Budi dan Zainul (tergugat VI), berdasarkan dalil-dalil memiliki bukti-bukti otentik, seperti sudah memiliki sertipikat SHM dan menguasai sudah lewat dari 5 tahun. 

Berdasarkan PP 24 Tahun 1997, suatu bidang tanah sudah bersertipikat secara sah menguasai, maka pihak lain merasa punya hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat, BPN ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasan tanah dan sertipikat.

"Jadi sudah ada Undang-undang yang mengatur. Tanah yang 20 tahun dimiliki dan ditempati (dikuasai), dan sudah dibuktikan 30 tahun dimiliki dan ditempati, Undang-undang menyatakan pemilik harus dilindungi," jelasnya.

Pada fakta persidangan, dua saksi yang dihadirkan penggugat juga ternyata tidak tahu dan tidak mengetahui tentang jual beli penggugat dan batas-batas tanah yang dibelinya.

Pada persidangan setempat, lanjut Edi, penggugat Frida Mona Simarmata tidak mengetahui dimana tanahnya serta batas-batasnya.