Ajak ASN Netralitas, Ini Jawaban Pj Gubernur Sumut Soal Tudingan Cawe-cawe Bobby Nasution

Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni.
Sumber :
  • BS Putra/VIVA Medan

VIVA Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Sumut jelang Pilkada serentak 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Rabu sore, 23 Oktober 2024. Kegiatan ini, diikuti oleh ASN se-Sumut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumut, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Sumut.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni mengungkapkan pihaknya, sudah mengeluarkan surat edaran untuk ASN se-Sumut bersikap netral di Pilkada serentak, sejak Juli 2024, lalu. "Netralitas ASN sudah saya keluarkan sejak Juli lalu. Itu perlu dicatat ya, yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, dengan surat edaran tersebut, itu pedoman bagi semuanya untuk menegakan netralitas," kata Fatoni kepada wartawan, usai kegiatan deklarasi tersebut.

Fatoni mengatakan tanpa deklarasi pun, ASN harus netral. Sudah jelas aturannya dan regulasinya. Kegiatan ini, hanya penegasan saja. "Ini sudah kita dengungkan saat rapat dan saat pertemuan. Ini momen untuk memperingatkan kembali kepada seluruh ASN untuk netral," sebut Fatoni.

Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni tampak harmonis bersama Wali Kota Medan yang juga Bacalon Gubernur Sumut, Bobby Nasution pada Safari Dakwah dan Doa Keselamatan PON 2024 di Batubara.

Photo :
  • Dok Pemprov Sumut

Disinggung soal cawe cawe berbalut safari dakwah dan doa bersama pelaksanaan PON 2024, yang melibatkan Calon Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Fatoni tampak risih dengan pertanyaan wartawan terkait hal tersebut.

"Isu tentang cawe-cawe selalu ada. TNI, Polri, ASN, selalu dianggap tidak netral. Silakan masyarakat awasi. Awasi kami semua, kalau ada bukti, untuk ASN akan saya tindak tegas," kata Fatoni.

Fatoni menjelaskan pengawas ASN itu banyak, dari Inspektorat, Bawaslu, ada Aparat Penegak Hukum (APH), ada Gakkumdu, ada media dan ada masyarakat. "Jangan lah kita menuduh, ini lah menciptakan iklim tidak kondusif. Kalau ada bukti pasti ditindak," ucap Fatoni.