Waket DPRD Tapteng Diduga Jadi Korban Kekerasan Masinton, PDIP: Terlalu Mendramatisir

Setelah KPU RI memerintahkan KPU Tapanuli Tengah agar menerima berkas persyaratan pencalonan pasangan Masinton-Mahmud, masih muncul drama-drama yang dilakukan oleh KPU Tapanuli Tengah dengan mencoba tidak menerbitkan berita acara penerimaan berkas Setelah paslon Masinton-Mahmud secara resmi ditetapkan oleh KPU Tapanuli Tengah berbagai upaya dan cara dilakukan kelompok paslon sebelah dengan memunculkan isu SARA yang mempersoalkan agama dan keyakinan Masinton, serta isu primordial lainnya.

Sejak DPP PDI Perjuangan mengevaluasi dukungannya kepada Paslon sebelah, beberapa oknum kader PDI Perjuangan yang tidak tegak lurus dan tidak loyal dengan keputusan partai dinonaktifkan oleh DPP Partai, seperti Ketua dan Sekretaris DPC Kab. Tapanuli Tengah. Hingga saat ini masih ada 4 kader partai yang bertugas di DPRD Kab. Tapanuli Tengah, tidak menampakkan loyalitasnya bahkan diduga tidak tunduk terhadap keputusan partai dengan tidak pernah menghadiri undangan konsolidasi partai yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Tapanuli Tengah.

Bahkan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Fraksi PDIP Perjuangan, terlibat secara terbuka memasang atribut Paslon lain di rumahnya dan aktif menghadiri rapat-raoat di posko pemenangan Tim lawan. Aksi melaporkan Masinton oleh anggota DPRD Fraksi PDIP Tapanuli Tengah adalah bentuk penghianatan terbuka yg dilakukan oleh oknum DPRD Fraksi PDIP Tapanuli Tengah dengan membuat berita hoax dan sesat kepada masyarakat luas.

"Tim Hukum PDI Perjuangan, akan melaporkan balik kader pengkhianat yang telah membuat berita palsu dan menyesatkan. Berita hoax tersebut adalah upaya sistematis pihak lawan untuk menjelek-jelekkan paslon Masinton-Mahmud yang memperjuangkan perubahan di Tapanuli Tengah," jelas Aswan Jaya.