APBD Sumut Tidak Semua Digunakan untuk Infrastruktur, Ini Penjelasan Edy Rahmayadi

VIVA Medan - Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Edy Rahmayadi mengungkapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut, tidak keseluruhan untuk digunakan pembangunan infrastruktur. Karena, ada alokasi anggaran untuk digunakan di sektor lainnya.

Hal itu, disampaikan Edy Rahmayadi saat bertemu tokoh masyarakat dan tokoh adat hingga ratusan warga di Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumut, Senin 30 September 2024.

Edy menyebutkan pada periode kepemimpinannya sebagai Gubernur bersama Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah 2018-2023. Usai dilantik Presiden RI, Joko Widodo langsung dihadapi dengan hutang Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,7 triliun. "5 September 2018, saya dilantik dan esoknya saya rapat dengan OPD. Tanggal 23 September 2018, saya disampaikan tagihan utang Rp 1,7 triliun," sebut Edy.

Dengan keputusan dibuatnya, Edy membayar hutang DBH tersebut. Karena, hutang itu akan digunakan 33 Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembangunan dimasing-masing daerah. "Kalau kata guru ngaji saya, kalau punya hutang itu duluan dibayarkan. Pada tahun 2019, realitif tidak ada kerja. Termasuk bayar hutang sama Labusel," kata Edy.

Mantan Pangkostrad itu, mengungkapkan bahwa hutang itu dimiliki Pemprov Sumut pada waktu tidak sampai disitu saja. Ternyata ada hutang lagi, sama PT Inalum sekitar Rp 500 miliar. "Saya kira sudah selesai, masih hutang Rp 500 miliar saya Inalum, kalau saya bayar hutang bagaimana saya membangun. Ini hutang 5 hingga 10 tahun lalu," jelas Edy.

Edy mengatakan pada tahun 2020, baru mau bekerja untuk pembangunan di Sumut, sesuai dengan visi dan misi seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, UMKM, pariwisata dan lainnya. Indonesia termasuk Sumut dihadapi dengan pandemi Covid-19.

"Insyaallah saya jadi Gubernur lagi, apa saya ucapkan, saya langsung saya kerjakan. Ini saya rencanakan untuk lima tahun lalu. Tahu-tahu datang Covid-19, dan membayar hutang itu," kata Edy.

Sesuai dengan perintah Presiden RI, Joko Widodo semua daerah diwajibkan melakukan refocusing APBD karena pandemi COVID-19, termasuk Sumut. Hal itu, dalam rangka penanganan terhadap pandemi tersebut. Selama dua tahun anggaran, APBD Sumut tersedot lebih dari Rp 2 triliun untuk penanggulangan COVID-19. Alhasil, Sumut meraih peringkat kedua secara nasional dalam penanganan pandemi, yang baik.

"Yang ketiga, masalah infrastruktur, Bobby ngomong Rp 2,7 triliun sekian-sekian (jalan rusak). Jalan-jalan antar provinsi adalah jalan nasional. Bukan jalan provinsi, malas saya menjawabnya karena ditanya wartawan saya jelaskan. Bobby itu, keponakan istri saya, tidak mau saya menjelekkan dia (Bobby Nasution)," jelas Edy.

Edy mengungkapkan jalan dengan status provinsi di Sumut, jalannya terpanjang di dunia, sekitar 3.005 kilometer. Sedangkan, untuk infrastruktur alokasi anggaran dari APBD Sumut, Rp 300 hingga Rp 400 miliar. "1 kilometer biayanya Rp 5 miliar. Makanya, dibuat multyears atau tahun jamak, mengurangi biaya itu," sebut mantan Ketua Umum PSSI itu.

Pasca pandemi dilakukan perencanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan jembatan di Sumut, dengan multyears Rp 2,7 triliun. Namun, Edy tidak menjabat jadi Gubernur Sumut lagi, pembangunan tidak berjalan dengan maksimal. APBD Sumut, yang mencapai sekitar Rp 13 triliun lebih, sudah dialokasikan sesuai peraturan, termasuk untuk belanja operasional seperti gaji ASN dan lain-lain, belanja modal, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

Atas hal itu, Edy tidak permasalahan soal apa disampaikan Bobby Nasution terkait dengan jalan rusak di Sumut atau balik menyerang. Tapi, apa dilakukan selama 5 tahun memimpin Pemprov Sumut, dilakukan dengan perencanaan dari APBD Sumut. "Sebenarnya, saya tidak mau jadi Gubernur lagi. Karena usia saya mau 64 tahun. Kalau saya tidak jadi Gubernur, Gubernur saya nanti Bobby. Saya tahu pasti yang berat, dengan kekurangan. Kalau diikuti tidak sanggup saya, saya tidak mau 16 juta penduduk dipimpin orang yang belum sidik, adalah bersih akhlak, yang siap memberikan amanah," sebut Edy.

Kemudian, Edy mengatakan untuk pendidikan sudah banyak sekolah dibangun dan direnovasi, termasuk peningkatan honor guru honorer dari Rp 40 ribu menjadi Rp 90 ribu. "Kalau saya jumpa dengan guru, saya dikeluhkan soal honornya, gaji, cemana gaji kami pak. Saya naikan dari Rp 40 ribu menjadi 90 ribu per jam. Satu bulan hanya mampu 20 jam, kalau Rp ribu, hanya sekitar Rp 800 ribu. UMR kita sudah Rp 2,7 juta, jauh sekali. Saya pengen Rp 150 ribu per jam, berdebat dengan dewan diputuskan Rp 90 juta. Kita harus mempunyai sekolah prioritas," kata Edy.

Sebagai informasi, capaian Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur Sumut periode, seperti honor guru honorer dari Rp 40 ribu menjadi Rp 90 ribu per jam. Ribuan guru honorer di Sumut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kemudian, Edy sudah membangun 35 sekolah baru tingkat SMA dan SMK sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan industri saat ini.

1.861 kilometer jalan provinsi di perbaiki, 27 jembatan baru, 9 rumah sakit, 100 proyek penyediaan air bersih, 25 destinasi wisata utama. Sedangkan, APBD peningkatan dari Rp 8 triliun menjadi Rp 13 triliun. Kemudian, pertumbuhan ekonomi-2,2 persen meningkat 5 persen. Stunting dari 31,5 persen, turun menjadi 22 persen dan pertumbuhan UMKM terus meningkat.