APBD Sumut Tidak Semua Digunakan untuk Infrastruktur, Ini Penjelasan Edy Rahmayadi

VIVA Medan - Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Edy Rahmayadi mengungkapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut, tidak keseluruhan untuk digunakan pembangunan infrastruktur. Karena, ada alokasi anggaran untuk digunakan di sektor lainnya.

Hal itu, disampaikan Edy Rahmayadi saat bertemu tokoh masyarakat dan tokoh adat hingga ratusan warga di Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumut, Senin 30 September 2024.

Edy menyebutkan pada periode kepemimpinannya sebagai Gubernur bersama Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah 2018-2023. Usai dilantik Presiden RI, Joko Widodo langsung dihadapi dengan hutang Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,7 triliun. "5 September 2018, saya dilantik dan esoknya saya rapat dengan OPD. Tanggal 23 September 2018, saya disampaikan tagihan utang Rp 1,7 triliun," sebut Edy.

Dengan keputusan dibuatnya, Edy membayar hutang DBH tersebut. Karena, hutang itu akan digunakan 33 Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembangunan dimasing-masing daerah. "Kalau kata guru ngaji saya, kalau punya hutang itu duluan dibayarkan. Pada tahun 2019, realitif tidak ada kerja. Termasuk bayar hutang sama Labusel," kata Edy.

Mantan Pangkostrad itu, mengungkapkan bahwa hutang itu dimiliki Pemprov Sumut pada waktu tidak sampai disitu saja. Ternyata ada hutang lagi, sama PT Inalum sekitar Rp 500 miliar. "Saya kira sudah selesai, masih hutang Rp 500 miliar saya Inalum, kalau saya bayar hutang bagaimana saya membangun. Ini hutang 5 hingga 10 tahun lalu," jelas Edy.

Edy mengatakan pada tahun 2020, baru mau bekerja untuk pembangunan di Sumut, sesuai dengan visi dan misi seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, UMKM, pariwisata dan lainnya. Indonesia termasuk Sumut dihadapi dengan pandemi Covid-19.