Pilgub Sumut Dinamis, Pengamat Politik : Pak Edy Semangat dan Bobby Jangan Jumawa

VIVA Medan - Sebuah foto viral di media sosial, memperlihatkan Bacalon Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi berfoto salam metal dengan jajaran pengurus inti DPP PDI Perjuangan, di Kantor PDIP Jakarta. Edy menggenakan kemeja merah dan jaket hitam serta celana hitam, berfoto dengan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Adian Napitupulu dan sejumlah pengurus PDIP yang lainnya.

Begitu juga, bendera PDIP dan Hanura berkibar di Posko Pemenangan Edy Rahmayadi di Jalan Sudirman, Kota Medan. Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Arifin Saleh Siregar mengungkapkan hal itu, bagian strategi Edy Rahmayadi bersama timnya, dalam politik menghadapi Pilkada Sumut 2024 ini.

"Pak Edy tetap semangat. Jadi, kandidat sama timnya jangan sampai lalai melihat itu. Harus mengikuti perkembangan parpol tertentu. Kemana arah politik nasional," kata Arifin saat dikonfirmasi VIVA Medan, Selasa 30 Juli 2024.

Arifin dalam analis kacamata politik tersebut, bahwa penentuan Bacalon Kepala Daerah ditentukan oleh para elit politik di DPP atau di Jakarta. Sehingga, arah politik dikendalikan dari pusat siapa yang diusung dan didukung di Pilkada serentak ini.

"Apa lagi, Pilkada di Sumut ini, dipengaruhi elit-elit politik di Jakarta disana. Yang menentukan bukan pengurus parpol di Sumut. Tapi, di Jakarta sana. Itu dihitung dengan jari," kata Dekan FISIP UMSU itu.

Arifin mengatakan ada pola baru dalam Pilkada serentak ini, karena parpol hanya mengeluarkan surat tugas, bukan surat keputusan rekomendasi atau dukungan dalam bentuk dokumen B1KWK. Karena, belum memiliki kekuatan dan bisa saja surat tugas itu, dievaluasi kembali.

"Ini kan ada pola baru, model tahapan dengan menyampaikan rekomendasi atau surat tugas dari partai politik. Banyak parpol mengeluarkan surat tugas untuk kandidat ini, tapi surat tugas itu bukan surat keputusan pengusungan atau B1KWK," sebut Arifin.

"Itu berjangka dan bertahap, disitu ada klausal meminta dukungan partai lainnya untuk menggenapkan 20 persen. Kalau tidak genap, akan dievaluasi parpol lagi dia," kata Arifin kembali.

Dengan itu, Arifin mengungkapkan sebelum kandidat mendapatkan secara resmi dokumen B1KWK tersebut, semua hal bisa terjadi hingga masa tahapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di KPU, akhir Agustus 2024, mendatang.

"Balik ke Pilgub Sumut, walaupun tidak sama, yang ditunggu B1KWK itu, ditandatangani Ketua dan Sekretaris parpol. Sebelum itu, muncul apa saja bisa terjadi, sampai pendaftaran di KPU," kata Arifin.

Arifin mengungkapkan dinamika usung mengusung di Pilkada Sumut tahun ini, masih berproses, semakin hari H semakin tinggi dan semakin panas pada politik di Sumut ini. "Pesan kita sama Edy Rahmayadi dan timnya, sangat sulit mendapatkan dukungan parpol jangan menyerah. Semua hal bisa terjadi dan sebaliknya sama Bobby Nasution, banyak bakal didukung parpol jangan pula jumawa dulu. Semua hal bisa saja terjadi," kata Arifin.

"Tapi, semua hal bisa terjadi. Karena, variabelnya sangat banyak itu. Pertama variabel pasangan calon dan wakilnya. Kedua, variabel kosolitan pada tim, variabel elit politik dan arah politik nasional. Pengusungan itu, last minute, itu sering dilakukan PDIP," tutur Arifin.