50 Persen WBP Lapas Narkotika Langkat Kehilangan Hak Pilih

VIVA Medan - Setengah dari jumlah seluruhnya warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat yang berjumlah 1.400 orang, kehilangan hak memilihnya dalam pemilihan umum dan pemilihan legislatif tahun 2024 ini.

Hal itu disampaikan Kalapas Narkotika Langkat, Parlindungan Siregar ketika dikonfirmasi, Rabu 14 Februari 2024.

"Kegiatan pemilihan Presiden dan Legislatif di Lapas Narkotika Langkat ini dilaksanakan dengan jumlah WBP 1.400 orang," ujarnya.

"Tapi, ada sekitar 50 persen warga binaan tidak memiliki hak pilihnya karena domisili dan dapil yang berbeda dengan tempat tinggalnya," sambungnya.

Namun demikian, rata-rata WBP Lapas Narkotika Langkat diisi oleh orang luar. Artinya, bukan yang berdomisili di Langkat. Dari 50 persen itu, sambungnya, juga terdapat WBP tak memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

Secara aturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, WBP masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tetap harus melampirkan KTP asli sebagai persyaratannya.

"Persyaratannya untuk memilih adalah, warga binaan harus memiliki atau membawa KTP. Sementara kita ketahui warga binaan yang sedang menjalani pidana di lapas, banyak yang tidak memliki KTP," ujar Parlindungan.

Karena itu, ujarnya, banyak warga binaan yang kehilangan hak pilihnya untuk memilih presiden dan legislatif. Meski demikian, bagi warga binaan yang memiliki hak pilih, sangat antusias mengikuti Pemilu.

"Antusiasme WBP sangat tinggi, cuma ada terkendala mengenai masalah administratif itu tadi. Di sini juga kita ada empat TPS," ujar Parlindungan.