Tolak Istilah Nadiem Makarim Soal Marketplace Pendidik, Anggota DPRD Sumut Hendro: Guru Bukan Barang

Anggota DPRD Sumut, Hendro Susanto.

Photo :

• BS Putra/MEDAN VIVA

Hendro menjelaskan bagi PKS, yang terpenting adalah menemukan formula, yang tepat untuk mengangkat para guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bahkan, kalau bisa semuanya di permanenkan sebagai ASN guru.

"Dengan masa ngajar dan pengabdian yang sudah diatas 5 tahun. Itu kami setuju," tutur Hendro.

Hendro dengan tegas mengungkapkan bila rencana kebijakan Marketplace Guru, berpotensi merugikan. Maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan Fraksi PKS DPR RI dan pimpinan Komisi X DPR RI, untuk menolaknya platform tersebut.

"Karena, kami menemukan celah kelemahan sementara ini, dari rencana kebijakan Marketplace Guru yakni berpotensi merugikan para guru honorer, guru GTT," ucap Hendro.