Pantas Dicopot, Anggota DPRD Sumut: Kadis PUPR Banyak Ngomong Dibanding Kerjanya

Hendro pun, membeberkan kinerja tidak maksimal Bambang Pardede, seperti rapat banggar di DPRD Sumut, akhir April 2023. Terkait dengan serapan anggaran pada triwulan pertama Januari hingga Maret 2023. Mantan Kadis PUPR Sumut itu, tidak hadir.

"Padahal serapan dia paling rendah alias nomor paling bawah, 3 bulan gak jelas outputnya. Kami di banggar sudah mengingatkan kepada TAPD, untuk menyampaikan kepada saudara Gubsu agar menjadi perhatian serius, kalau perlu dicopot, karena rendahnya kinerja Dinas PUPR ini," jelas Hendro.

Hendro meminta segera penunjukan Plt Kadis PUPR Sumut. Namun, orang menggantikan Bambang Pardede harus bisa jauh lebih lagi, dan bagian dari mewujudkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat.

Politisi muda dari Fraksi PKS DPRD Sumut, mengungkapkan kedatangan Presiden RI, Joko Widodo meninjau jalan yang rusak di Labuhanbatu Utara, merupakan evaluasi bagi Dinas PUPR Sumut, bahwa kerja itu harus serius, harus benar dan tuntas.

"Semoga pak Presiden juga mau peduli terhadap jalan jalan nasional di provinsi Sumut. Agar mendapat perhatian dan alokasi anggaran dari Kementerian PUPR RI. Sehingga jalan tersebut bagus dan bisa dinikmatin oleh masyarakat Sumut. Khususnya, jalan nasional dari Binjai, Langkat hingga perbatasan dengan Aceh Tamiang Provinsi Aceh," sebut Hendro.

Diberitakan sebelumnya, Kadis PUPR Sumut, Bambang Pardede dicopot oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi terkait kinerja buruk pembangunan strategi infrastruktur atau disebut proyek Rp 2,7 triliun.

Surat Keputusan pembebastugasan Bambang Pardede ditandatangani oleh Edy Rahyamadi pada Rabu sore, 17 Mei 2023. Dimana hari yang sama, Presiden RI Joko Widodo meninjau jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.