Prihatin Lihat Pelabuhan Kuala Tanjung, Kepala Ombudsman Sumut: Dibangun Biaya Besar, Pelayanan Sepi

Dermaga KTMT sendiri, diketahui milik PT Prima Multi Terminal (PMT), sebuah perusahaan operator terminal yang diketahui sebagai anak usaha patungan PT Pelabuhan Indonesia- Pelindo (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero).

Sayangnya, ketika ditinjau langsung Tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut, dermaga KTMT tersebut tampak sangat sepi. Tidak terlihat ada aktivitas bongkar muat. Tiga unit crane, terlihat hanya menganggur. Bahkan, crane yang merupakan alat canggih untuk bongkar muat itu, masih terlihat baru yang menggambarkan jarang digunakan.

Sepanjang bibir dermaga yang sangat panjang menjulur ke tengah laut itu, terlihat hanya beberapa unit kapal yang sandar. Namun, tidak terlihat ada aktivitas bongkar muat peti kemas dari kapan tersebut. Di kawasan dermaga, juga tidak terlihat ada tumpukan peti kemas.

Menurut Abyadi Siregar, berdasarkan keterangan dari pihak BC Kuala Tanjung, jumlah kapal yang sandar dan bongkar muat dari Terminal KTMT tersebut memang masih sangat sedikit. Kapal pengangkut container hanya satu kali dalam satu minggu. Itu pun lokal. Belum ada kapal dari luar negeri.

Abyadi Siregar menilai, kalau aktivitas pelabuhan tersebut ternyata sepi, itu menggambarkan proyek rasasa pembangunan pelabuhan berbiaya sangat besar itu menjadi gagal atau sia-sia.

“Kalau capaiannya hanya sepi seperti ini, itu artinya menurut saya gagal. Target untuk menjadikan pelabuhan itu sebagai pelabuhan internasional berkelas dunia, saya kira tidak tercapai. Percuma uang besar digelontorkan untuk membangun pelabuhan itu, kalau ternyata tidak memberi dampak ekonomis yang tinggi bagi negara, khususnya bagi Sumut,” kata Abyadi Siregar.

Dengan itu , Abyadi Siregar menilai, pemerintah khususnya melalui PT Pelindo, sebagai pemilik PT PMT selaku pengelola KTMT tersebut, perlu memberi penjelasan kenapa kondisi seperti ini terjadi. Apakah ini akibat manajemen perusahaan pengelola yang kurang baik? Atau justru akibat infrastruktur atau sarana prasarana pendukung yang belum memadai?