Polda Sumut Gagalkan Perdagangan Sisik Trenggiling Capai Hampir 1 Ton

Barang bukti sisik trenggiling diamankan dari pelaku.
Sumber :
  • Istimewa/VIVA Medan

VIVA Medan - Petugas kepolisian dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, berhasil menggagalkan peredaran dan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, dengan barang bukti diamankan sisik trenggiling dengan capai hampir 1 ton atau berat total 987,22 kilogram berdasarkan pengungkapan perdagangan satwa liar dilindungi.

img_title Belajar Modus Penipuan Saat di Lapas, Polda Sumut Ungkap Sindikat Online Scam dengan Kerugian Korban Tembus Rp1,5 Miliar

Berawal dari kegiatan penyelidikan terhadap aktivitas penyimpanan sisik trenggiling di dalam 18 karung goni, di sebuah rumah terletak di Jalan Cermai, Pasar VIII, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

"Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan para pelaku di antaranya AH alias Dedek dan R alias Anne," ucap Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Hadi Wahyudi kepada wartawan, Kamis 8 Agustus 2024.

img_title Polda Sumut Bongkar 981 Kasus Narkotika: Sita 30,3 Ton Barang Bukti Serta Ringkus 1.311 Tersangka dan Uang Rp1,2 Miliar

Hadi mengatakan bahwa AH berperan sebagai pemilik dan pengepul sisik trenggiling. Sedangkan R berperan sebagai briker yang menawarkan sisik trenggiling tersebut ke media sosial. "Keduanya kini terancam pasal 40 ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100.000.000," jelas Hadi.

Hadi mengatakan penangkapan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera dan menekan peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia. "Barang bukti yang diamankan adalah 18 karung berisi sisik trenggiling dengan berat total 987,22 kg," tutur Hadi.

img_title Polda Sumut Bongkar Sindikat Kasus Penyaluran PMI Ilegal Melalui Jalur Laut ke Malaysia, Libatkan Oknum PNS

Kini, barang bukti dan para pelaku sudah diboyong dan diamankan ke Markas Polda Sumut, guna proses hukum selanjutnya.