Usut Tuntas Logistik Pemilu 2024 Tak Dikawal Polisi, TPD AMIN Sumut : Jangan Coreng Demokrasi
- KPU RI
“Ratusan kotak logistik ini diangkut dari Sibolga menggunakan ekspedisi tidak resmi tanpa pengawalan petugas bisa menimbulkan prasangka buruk. Apakah itu memang kesengajaan? Agar kasusnya terang benderang dan tidak lagi terjadi di daerah lain," jelas Coki.
"Kita harapkan Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengusut kasus ini, karena UU Pemilu mengamanatkan, Polri bertanggung jawab mengamankan Pemilu 2024 meliputi pengamanan personel, termasuk masalah logistik,” tutur Coki.
Menurutnya, menjelang pemungutan suara yang akan berlangsung 14 Februari 2024, tim AMIN sudah menemukan pelanggaran pemilu yang kondisinya sudah cenderung masuk terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Coki berharap, Sumatera Utara menjadi wilayah yang bersih dari upaya pelanggaran Pemilu 2024 baik dari penyelenggara, pengawas, maupun pemilih.
“Kita orang Sumatera Utara, bersaudara dan sangat demokratis. Kita menjunjung tinggi proses demokrasi ini sebagai harga diri rakyat Sumatera Utara. Jadi, kalau ada yang melanggar dan membuat cacat prosesnya, harus diusut tuntas sesuai dengan proses hukum yang berlaku,” jelas Coki.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- Istimewa/VIVA Medan
Sebelumnya, Anggota KPU Sumut, Robby Effendi menjelaskan bahwa informasi tersebut, tidak benar dan dinilai sesat. Karena, pendistribusian surat suara dilakukan berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) sesuai peraturan dan perundang-undangan, dengan melibatkan polisi dalam pengawalan pendistribusian suara suara tersebut.
"Informasi itu keliru dan sesat. Sangat berpotensi mengganggu tahapan pemilu, maka kita harus beri pemahaman yang benar kepada pihak pemberi informasi keliru soal pengiriman logistik di Nias itu," kata Robby saat dikonfirmasi VIVA.
