DPRD Sumut Minta Pemda Awasi Perusahaan dalam Penerapan UMK 2024

Ratusan buruh gelar aksi didepan Kantor Gubernur Sumut (ilustrasi).
Sumber :
  • BS Putra/MEDAN VIVA

Mandailing Natal Rp 2,9 juta, Tapanuli Selatan Rp 3,1 juta, Tapanuli Tengah Rp 3,0 juta, Tapanuli Utara Rp 2,8 juta, Toba Rp 2,9 juta, Labuhanbatu Rp 3,2 juta, Asahan Rp 3,0 juta, Simalungun Rp 2,9 juta.

img_title Pendapatan Daerah Naik Rp1,29 Triliun, Pemprov dan DPRD Sumut Tuntaskan Evalusi P-APBD 2026

Kemudian, Karo Rp 3,3 juta, Deli Serdang Rp 3,5 juta, Langkat Rp 2,9 juta, Serdang Bedagai Rp 3,1 juta, Batubara Rp 3,4 juta. Padang Lawas Rp 3,0 juta, Labuhanbatu Selatan Rp 3,1 juta.

Selanjutnya, Labuhanbatu Utara Rp 3,1 juta, Sibolga Rp 3,2 juta, Tanjung Balai Rp 3,0 juta. Tebing Tinggi Rp 2,8 juta, Binjai Rp 2,8 juta dan Padang Sidempuan Rp 2,9 juta.

img_title Sambut Kepulangan Orangutan Sumatera dari India di Bandara Kualanamu, Raja Juli: Kita Berbangga Hati dan Senang Sekali

Sedangkan, UMK 2024 ini, terdapat 11 Kabupaten/Kota di Sumut yang berpedoman pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/991/KPTS/2023 tanggal 20 November 2023 tentang UMP tahun 2024, yakni Kabupaten Dairi, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kemudian, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Padang Lawas Utara 8. Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Pematangsiantar dan Kota Gunungsitoli. Dimana 11 Kabupaten/Kota ini, mengikuti UMK sama seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024, Rp 2,8 juta.

img_title Minta DPRD Tak Layani sebagai Representasi Resmi, KAMMI Sumut Bantah Aksi yang Mengatasnamakan Organisasi