Cegah Korupsi, Pemprov Sumut Dorong Pelaku Usaha Berlakukan Sistem SMAP dan WBS
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mendorong para pelaku usaha menerapkan Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) dan Whistleblowing System (WBS) untuk membantu pelaku usaha dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani permasalahan korupsi di kegiatan usahanya. Dengan itu, pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan dan industri rentan terhadap praktek tindak pidana korupsi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Poppy Marulita Hutagalung, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi, kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Kamis 16 November 2023.
"Kita dorong bersama menghadirkan dunia usaha yang berintegritas, baik secara institusi maupun personel, mereka harus membentengi kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip antikorupsi," katanya.
Masih terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pelaku dunia usaha, menurutnya, dikarenakan keinginan untuk mendapatkan respons cepat dari pengambil kebijakan. Sehingga melanggar prosedur dan aturan yang berlaku, serta menyebabkan terjadi penyelewengan kekuasaan oleh penyelenggara negara.
Karena itu, Pj Gubernur mengapresiasi Bimtek tersebut, dalam rangka meningkatkan pemahaman akan bahaya korupsi bagi pelaku usaha, untuk menjaga integritas di setiap kegiatan bisnisnya.
“Pemberantasan korupsi juga merupakan agenda nasional, kita harus melaksanakan bersama-sama, tidak hanya KPK saja, tetapi semua elemen bangsa termasuk dunia usaha," harapnya.
Sementara Pimpinan KPK diwakili Kepala Satgas Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Anisa Nurlitasari mengatakan, Bimtek ini merupakan pembekalan bagi pelaku usaha untuk menanamkan dan menginplementasikan nilai-nilai integritas, agar tidak terlibat dalam praktek korupsi di lingkungan kerja.
