Pergerakan Penyelamat Danau Toba Temui Ketua DPRD Sumut, Bahas Kartu Kuning Unesco
- BS Putra/VIVA Medan
Ketiga, Ombang Siboro menjelaskan pentingnya warga lokal atau local people yang menjadi pengurus langsung BPTCUGGp sehingga selain biaya yang lebih murah, juga memiliki keterikatan yang kuat dengan Danau Toba.
"Local people jadi yang utama, dia punya rasa mencintai Danau Toba karena itu kampung halamannya. Ada social engagemnet di situ. Biaya lebih murah karena lebih dekat lokasi tempat tinggalnya dengan yang dia kerjakan. Kemudian ada rasa kesukarelawan," ujar pengelola objek wisata Batu Hoda, Kabupaten Samosir itu.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut, Zumri Sulthony menjelaskan apa saran dan masukan PPDT itu. Termasuk, melakukan perombakan organisasi BPTCUGGp. Perombakan organisasi ini dilakukan sebagai respons terhadap kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO terhadap pengelolaan situs warisan dunia di Danau Toba.
"Badan (pengelola)nya sudah ada, nah itu yang akan dilakukan reorganisasi, supaya seperti apa yang sudah disampaikan tadi, lebih pas dan ideal untuk di Toba Caldera," jelas Zumri.
Zumri menjelaskan reorganisasi tersebut nantinya akan berupa perampingan kepengurusan, penempatan orang-orang yang tepat di posisi-posisi strategis organisasi, hingga bentuk badan pengelola yang lebih independen.
Presiden RI Joko Widodo, menikmati alam Danau Toba dari Sipinsur Geosite Desa Parulihan, Kabupaten Humbahas.
- Fanpage Presiden Jokowi
"Memang arahnya ke sana, karena organisasi ini harus lembaga yang independen sehingga dia lebih bergerak secara efisien dan efektif. Jadi tidak seperti yang disampaikan tadi di hanya nyantol dengan Dinas Pariwisata," ucap Zumri.
