Akselerasi Transformasi Digital, Pemprov Sumut Minta Data Blankspot Daerah Segera Dimutakhirkan
- dok Pemprov Sumut
Medan,VIVA Medan–Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota memperbarui dan memastikan akurasi data blankspot di wilayah masing-masing. Pemutakhiran tersebut penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap saat Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Blankspot Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Transparansi, Kantor Dinas Kominfo Sumut, Kota Medan, Selasa 29 September 2026.
"Masih ada wilayah yang sebenarnya sudah terjangkau sinyal, tetapi tercatat sebagai blankspot. Sebaliknya, wilayah yang benar-benar terisolasi justru luput dari usulan pembangunan. Itu sebabnya kami butuh data yang akurat," kata Erwin.
Erwin mengatakan, masih terdapat sejumlah wilayah di Sumut yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi dan internet secara optimal. Kondisi tersebut dapat menghambat masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik serta memperlambat pemerataan transformasi digital di daerah.
Menurut Erwin, ketidakakuratan data dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran. Karena itu, data spasial yang akurat dan mutakhir diperlukan sebagai dasar dalam mengusulkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet.
“Data spasial yang akurat dan real-time ini menjadi dasar pengusulan Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan Internet,” kata Erwin.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Kominfo Sumut melakukan pemutakhiran data menggunakan platform Blankspot Sumut. Data tersebut tidak hanya menjadi dasar pengusulan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendukung percepatan transformasi digital serta memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Pemutakhiran data ini juga untuk percepatan transformasi digital di Sumut, juga untuk koordinasi koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Erwin.
Ia menjelaskan, blankspot terbagi menjadi dua kategori, yakni blankspot penuh dan blankspot parsial. Blankspot penuh merupakan wilayah yang sama sekali tidak memiliki sinyal seluler, baik di kawasan pemukiman maupun fasilitas publik, sedangkan blankspot parsial merupakan wilayah yang memiliki sinyal pada titik tertentu, tetapi tidak stabil atau hanya terbatas pada layanan suara dan SMS.
Dalam proses pemutakhiran tersebut, pemerintah kabupaten/kota diminta menunjuk tim teknis yang bertanggung jawab terhadap pengisian data. Data yang disampaikan harus lengkap, akurat, serta dilengkapi bukti dokumentasi yang valid sehingga dapat diverifikasi dan menjadi dasar perencanaan pembangunan.
