Wacana Larangan Vape di Sumut, Pakar Hukum Ingatkan Pentingnya Kajian Berbasis Data
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan - Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut melarang penggunaan, penjualan, dan peredaran vape atau rokok elektrik melalui peraturan daerah tentang narkoba menuai perhatian. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh agar penanganan penyalahgunaan vape tidak justru berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan secara legal.
Pakar hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil kebijakan pelarangan menyeluruh tanpa didukung data yang kuat. Menurutnya, penyusunan regulasi harus berangkat dari persoalan yang jelas, tingkat urgensi, serta dampak yang mungkin ditimbulkan.
Ia menilai, potensi penyalahgunaan suatu produk tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk melarang seluruh produk maupun aktivitas usaha yang selama ini berjalan sesuai ketentuan.
“Dalam ilmu perundang-undangan, ada kondisi yang menentukan perlu atau tidaknya sesuatu diatur. Harus ada hal yang urgen untuk diatur dan itu harus berbasis data. Soal disalahgunakan, semua hal bisa disalahgunakan. Pertanyaannya, pada tingkat mana disebut salah guna,” tutur Mirza, Selasa, 17 November 2026.
Selain landasan data, Mirza menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan seluruh pihak yang akan menjalankan maupun terdampak oleh kebijakan tersebut. Sebab, peraturan daerah berlaku bagi masyarakat luas sehingga penerapannya harus didukung koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
“Norma hukum itu mengatur untuk semua kalangan, bukan untuk kelompok atau individu. Karena itu, perlu dilihat kesiapan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Semuanya harus nyambung, satu gelombang, satu frekuensi. Kalau beda frekuensi, nanti akan sulit,” katanya.
Ia juga menyoroti efektivitas pengawasan terhadap peredaran produk ilegal. Menurutnya, apabila vape yang disalahgunakan untuk narkotika dapat masuk melalui jalur penyelundupan, pemerintah perlu mengevaluasi sistem pengawasan yang selama ini diterapkan.
“Soal controlling tadi: kalau orang bisa menyelewengkan dan menyelundupkan, berarti pengawasannya perlu dievaluasi agar ke depan bisa semakin efektif,” ujarnya.
DPW APVI Sumbagut deklarasi membangun industri vape yang berintegritas dan bertanggungjawab di Medan.
- Istimewa/VIVA Medan
Produk Legal dan Ilegal Jangan Disamakan
Pentingnya membedakan produk legal dan ilegal juga disampaikan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Kusmartata. Ia menyebutkan, berdasarkan penelusuran dan informasi yang dikumpulkan hingga saat itu, belum ditemukan vape berisi narkotika yang menggunakan pita cukai resmi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa produk vape yang disalahgunakan untuk narkotika beredar melalui jalur ilegal.