Entry Meeting BPK se-Sumut, Wargub Surya Minta OPD Penuhi Dokumen dan Data yang Dibutuhkan
- dok Pemprov Sumut
Medan, VIVA Medan–Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Surya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta pemerintah kabupaten/kota bersikap kooperatif dalam proses audit yang dilakukan BPK RI. Ia menegaskan pentingnya membantu tim pemeriksa dengan menyediakan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI telah memulai pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 sejak 18 Februari 2026. Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung hingga 26 Maret 2026 dan bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Saya minta agar berkomunikasi aktif dan responsif terhadap pemenuhan dokumen dan data terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang diperlukan tim pemeriksa,” kata Surya saat Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim LKPD se-Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 19 Februari 2026.
Wagub Surya berharap Pemda yang sebelumnya belum meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat memperoleh predikat tersebut pada LKPD tahun 2025, sehingga tata kelola keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut) terus meningkat.
“Diharapkan ke depannya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih akuntabel dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas kerja profesional dan independennya,” ucap Wagub Surya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang mengatakan bahwa audit tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia juga berharap melalui audit ini risiko pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat dimitigasi keuangan.
Hal ini, bertujuan untuk bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang.“Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang,” kata Kepala BPK Paula.
Pada kegiatan Entry Meeting tersebut, Wagub Sumut didampingi Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, OPD terkait, serta jajaran BPK RI Perwakilan Sumut. Turut hadir para bupati/wali kota, sekretaris daerah (Sekda), dan OPD terkait dari pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
