Soal Jokowi Larang Bukber, Sekjen Muhammadiyah: Jangan Gunakan Anggaran Negara

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
Sumber :
  • Muhammadiyah

VIVA - Larangan pejabat negara menggelar buka bersama ditanggapi PP Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyoroti, atas larangan buka puasa bersama bagi pejabat negara dan pegawai pemerintah atas larangan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hari Pertama Kerja Pasca Libur Lebaran 2024, Kehadiran ASN Pemprov Sumut 99,49 Persen

Abdul menilai, larangan buka puasa bersama yang dikeluarkan oleh presiden akan berdampak terhadap kekeluargaan di bulan Ramadhan. Katanya, larangan buka bersama pejabat negara yang dikeluarkan Sekretariat Negara itu harus dipahami dengan baik.

"Larangan buka bersama itu jika tidak dipahami dengan benar, bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di bulan Ramadhan," kata Abdul lewat Instagramnya @abe_mukti melansir VIVA, Jumat, 24 Maret 2023.

Warga Padati Open House Lebaran di Rumah Pribadi Edy Rahmayadi

Abdul mengatakan, yang perlu ditekankan adalah bagaimana supaya buka bersama tidak dilakukan secara berlebih-lebihan hingga menyebabkan makanan terbuang.

"Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat," ujarnya.

Edy Rahmayadi dan Pj Gubernur Sumut Salat Idulfitri Bersama Ribuan Masyarakat

Pun, dia menilai selama buka puasa tidak menggunakan anggaran negara, sah-sah saja pejabat maupun pegawai pemerintah mengadakan buka bersama.

"Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama," tandasnya.

Halaman Selanjutnya
img_title