Polemik 4 Pulau, Anggota DPRD Langkat Matthew Diemas Tolak Keputusan Mendagri
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan –Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Matthew Diemas Bastanta menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan pemindahan kepemilikan empat pulau di Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara.
Ia menilai kebijakan ini, dinilai tidak hanya sembrono, tapi juga berpotensi memicu konflik sosial, merusak harmoni antardaerah, dan menimbulkan ketegangan horizontal antar masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan.
"Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang luar biasa.Saat rakyat sedang jungkir balik menghadapi ekonomi sulit, angka kriminal tinggi, pinjol mencekik, dan rakyat kecil seperti ojek online jadi sapi perah aplikator. Pemerintah malah sibuk membuat keributan baru dengan memindahkan pulau. Apa Mendagri tidak sadar langkah ini berpotensi merobek tenun kebangsaan yang sudah dirajut sejak 1945?," ucap Matthew Diemas, Sabtu 14 Juni 2025.
Matthew menjelaskan bahwa pemindahan sepihak ini mengabaikan semangat konstitusi dan semestinya dibatalkan. Ia menilai kebijakan tersebut, tidak dilandasi kebutuhan mendesak rakyat Sumut maupun Aceh, serta mengalihkan fokus dari persoalan-persoalan nyata yang lebih genting, bahkan penambahan wilayah baru seperti pulau aceh ke sumut hanya akan memperberat beban administrasi dan pembangunan daerah bagi Sumatera utara.
“Kepada Gubernur Sumut, urus saja dulu Sumut yang ada sekarang ini. Gak usah mengambil pulau Aceh itu kalau hanya akan menjadi beban tambahan bagi pekerjaan di Sumut. Jangan menumpuk pekerjaan baru kalau yang lama saja belum selesai," ucap politisi muda PDIP Perjuangan itu.
Ia juga menyindir Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menurutnya justru abai terhadap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, termasuk di Kabupaten Langkat.
“Gubernur Sumut Bobby juga sama saja setali tiga uang. Janji kampanye soal kolaborasi Sumut Bermartabat tinggal slogan. Desa tertinggal belum dibenahi, masyarakat kabupaten Langkat masih menjerit karena infrastruktur tak memadai, dan banyak sekali program pemerintah yang belum merata dan di rasakan oleh masyarakat langkat, bahkan Stadion Teladan pun seperti proyek hantu. Jadi untuk apa menambah pulau, kalau daratan saja masih terbengkalai?,” kata Matthew.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Langkat Matthew menegaskan bahwa rakyat Sumut tidak butuh tambahan pulau. Yang dibutuhkan adalah perbaikan ekonomi, jaminan keamanan, pendidikan yang layak, dan pelayanan dasar yang merata serta realisasi program pemerintah yang merata dirasakan oleh masyarakat langkat dan Sumatera utara
