Ini Solusi Diberikan Rico Waas Tanggapi Keluhan Warga Medan Baru
- dok Pemko Medan
Medan, VIVA Medan–Gotong royong membersihkan aliran drainase dan pinggiran sungai mengawali kegiatan Sapa Warga yang digelar Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sabtu 17 Oktober 2026.
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan menurunkan alat berat untuk mendukung pembersihan kawasan tersebut. Meski hujan deras mengguyur, gotong royong tetap berlangsung hingga selesai. Sementara itu, acara Sapa Warga yang semula direncanakan di luar ruangan dipindahkan ke dalam ruangan karena kondisi cuaca.
Selain mendengarkan keluhan masyarakat, kegiatan tersebut diisi dengan penyerahan santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan, kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta santunan dan bantuan 50 meja kepada guru magrib mengaji. Bantuan 30 perlengkapan sekolah bagi anak yatim juga diserahkan secara simbolis.
Pada kesempatan yang sama, Rico Waas menyerahkan piagam penghargaan kepada Camat Medan Baru Frans Seno R.H. Siahaan dan Lurah Merdeka Daniel Pardamean Panggabean. Penghargaan beserta dana apresiasi juga diberikan kepada kepala lingkungan dengan capaian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tertinggi di Kecamatan Medan Baru.
Dalam dialog yang dibagi menjadi tiga sesi agar warga mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi, Rico Waas mendengarkan berbagai persoalan, mulai dari bantuan sosial yang terkendala data, permohonan bedah rumah, hingga perbaikan infrastruktur.
Dalam kegiatan yang dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi yang juga Inspektur Kota Medan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Citra Effendi Capah, sejumlah pimpinan perangkat daerah, Camat Medan Baru Frans Seno R.H. Siahaan, para lurah, dan kepala lingkungan itu menginstruksikan perangkat daerah terkait memeriksa setiap persoalan dan menyiapkan tindak lanjut sesuai kebutuhan serta persyaratan yang berlaku.
Salah seorang warga mengeluhkan insentifnya sebagai guru magrib mengaji yang tidak lagi diterima. Pengajuan Program Keluarga Harapan (PKH) miliknya juga terkendala data yang masih mencatat menantunya berstatus PNS, meski yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kini, warga tersebut tinggal seorang diri dalam satu Kartu Keluarga dan mengandalkan bantuan seadanya dari anak-anaknya.
