Pemko Medan Terus Optimalkan Program PKH, UHC Hingga Perlindungan Ojol
- dok Pemko Medan
Medan, VIVA Medan – Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus mengoptimalkan program dengan fokus pada perlindungan sosial dan layanan kesehatan, bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online di Kota Medan.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Medan, H Zakiyuddin Harahap, saat berdialog dengan Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) di Aula Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Kota Medan, Sabtu 18 April 2026.
“Dengan adanya organisasi ini, kami di Pemko Medan lebih mudah menerima masukan dan mencari solusi bersama,” ungkap Zakiyuddin Harahap.
Dalam pertemuan yang dihadiri Pembina Kojira Meriyawaty Amelia Prasetio atau yang kenal Bunda Yin, Ketua Umum DPP Kojira, Rudi Zulham Hasibuan dan pengurus Kojira Dewi Budiarti.
Lebih lanjut, Zakiyuddin menegaskan bahwa kehadiran Kojira menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi para ojol sekaligus memudahkan koordinasi dengan pemerintah.
Zakiyuddin mengungkapkan bahwa Pemko Medan telah menjalankan program bantuan sosial melalui skema Program Keluarga Harapan ( PKH ) daerah. Program ini menyasar warga lanjut usia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat.
Zakiyuddin menjelaskan, penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Proses pendaftarannya pun cukup sederhana, yakni dengan menyerahkan Kartu Keluarga kepada kepala lingkungan atau kelurahan untuk didata.
“Kalau belum tercover PKH pusat, Pemko Medan hadir untuk membantu. Tapi masyarakat juga harus aktif mendaftar,” jelas Zakiyuddin.
Selain bantuan sosial, Zakiyuddin juga memastikan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage ( UHC ) di Kota Medan telah berjalan optimal. Warga ber-KTP Medan, kata dia, bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus dikenakan biaya.
Menurut Zakiyuddin Kota Medan menjadi salah satu daerah pelopor pelaksanaan UHC di Sumatera Utara. Namun, dirinya mengakui masih ada tantangan berupa keterbatasan kapasitas rumah sakit.
“Memang sering penuh karena bukan hanya warga Medan, tapi hampir seluruh Sumatera Utara berobat ke sini. Tapi prinsipnya, UHC tetap berjalan dan bisa diakses cukup dengan KTP,” jelas Zakiyuddin Harahap.
