Gelar Unjuk Rasa 'Indonesia Gelap' di DPRD Sumut, Ini Tuntutan Ratusan Mahasiswa

"Mencabut Undang-Undang yang mengancam independensi KPK. Perhatian massa aksi dalam tuntutan ini karena adanya perubahan kedua atau revisi," sambungnya.

Muzammil menegaskan, pihaknya juga mendedak untuk membatalkan revisi Undang-Undang TNI/Polri yang memungkinkan terjadinya Dwi Fungsi ABRI. Dimana saat ini ada upaya melakukan Revisi Undang-Undang No.34 Tahun 2004 diduga berupaya memperluas jabatan bagi militer.

"Salah satu contoh diangkatnya Perwira Tinggi TNI AD, Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog," ungkapnya.

Terakhir, kata Muzammil, adalah memastikan setiap kebijakan melalui kajian ilmiah dan meaningful participation. "Perhatian massa aksi dalam tuntutan ini karena kebijakan publik harus cerdas, bijaksana dan memberi harapan, baik kebijakan substantif dan kebijakan prosedur," kata orator aksi.

Massa juga mendesak bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Sumut. Namun, tak satu pun pimpinan DPRD Sumut yang berada di kantor DPRD Sumut. Massa juga sempat melakukan video call via handphone, berkomunikasi dengan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus mengatakan masih berada di Jakarta, dengan menghadiri undangan kepala daerah.

"Saya sedang hadiri pelantikan kepala daerah, coba koordinasi saja dengan pimpinan yang lain," ucap Erni Ariyanti Sitorus melalui video call.

Dari pantauan di lokasi aksi, terlihat massa aksi juga memblokir jalan depan DPRD Sumut menunggu pimpinan DPRD Sumut menemui. Mereka juga tampak membakar ban bekas. Ratusan aparat juga bersiaga melakukan pengawalan dan pengamanan aksi unjuk rasa.