Tingkatan PKB, Kakorlantas Dorong 2 Skema Pendekatan Kepada Wajib Pajak

VIVA Medan - Korlantas mendorong dua skema pendekatan dilakukan dalam peningkatan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia, termasuk di Sumut, pertama pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak dan kedua penegakan hukum kepada wajib pajak.

Hal itu, diungkapkan oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan kepada wartawan, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Nasional di Aula RIS, Kantor Gubernur, Kota Medan, Rabu 6 November 2024.

"Kita melakukan pendekatan dengan wajib pajak, atau mendatangi pemilik kenderaan bermotor door to door untuk mengingatkan untuk membayar pajak. Ada kewajiban harus dipenuhi salah satunya membayar pajak. Yang terpenting pengesahan STNK, validitas kenderaan bermotor di kepolisian," jelas Aan.

Aan mengungkapkan dalam pendekatan tersebut, kepada wajib pajak bisa menggunakan aparatur sipil negara (ASN) dimasing-masing daerah hingga ke Dusun mendatangi satu per satu rumah wajib pajak, kedepannya dalam peningkatan PKB ini.

Aan mengungkapkan bila wajib tidak ada kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, baru dilakukan penindakan hukum terhadap wajib pajak tersebut. 

"Sudah kita lakukan ini semua, baru kita melakukan penegakan hukum kedepannya," tutur Jendral bintang dua itu.

Aan menjelaskan bahwa Rakor ini, berlangsung untuk Pembina Samsat tingkat pusat dan seluruh daerah, serta rutin berlangsung, dalam rangka konsolidasi dan evaluasi terhadap tugas dan target capaian.

"Dari Rakor ini, kita punya waktu hingga akhir tahun untuk mengevaluasi kinerja kita (Samsat). Artinya kalau ada kekurangan, harus kita perbaiki dan tingkatkan. Termasuk mengejar target yang sudah kita tentukan di awal (tahun), seperti pengesahan STNK, perpanjangan STNK, kemudian sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan untuk pemerintah daerah ada pajak kendaraan bermotor," jelas Aan.

Dengan itu, ia mengatakan pihaknya mendapatkan data valid, juga diharapkan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Adapun upaya lainnya lanjut Kakorlantas, adalah memudahkan masyarakat untuk mengakses pembayaran PKB, seperti pengadaan Samsat keliling, gerai Samsat, hingga menghadirkan sistem pembayaran melalui aplikasi.

"Ini kegiatan rutin setiap tahunnya ya, setiap saat kita melakukan konsolidasi, evaluasi terhadap tugas-tugas, kita lakukan. Untuk sinergi dan berkolaborasi cukup baik dari pembina Samsat di daerah maupun di Pusat," ucap Aan.

Ia juga mengapresiasi atas kehadiran gedung baru Samsat di Sumatera Utara yang diresmikan Pj Gubernur Sumut Dr Agus Fatoni. Berlokasi di Medan Utara (Kota Medan), Kabanjahe (Kabupaten Karo), Tebingtinggi (Kota Tebingtinggi) dan Sibuhuan (Kabupaten Padanglawas), untuk lebih mendekatkan jarak dengan masyarakat yang kemungkinan selama ini cukup berjauhan dari tempat pelayanan.

"Kita masih punya waktu kurang lebih 2 bulan lagi sampai akhir tahun mengevaluasi kinerja kita dari 10 bulan belakangan perlu kita lakukan evaluasi. Nanti kita sampaikan kepada secara teknis kepada Samsat daerah, harus kita perbaiki dalam waktu dua bulan ini, kita konsiladasi nantinya. Target pengesahan STNK, target pajak kendaraan bermotor," kata Aan.

Dalam kegiatan ini, dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Dr Agus Fatoni Plh Direktur Pendapatan Kemendagri Raden An'an Andri Hikmat, Dirut PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudi, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Muji Ediyanto dan Kepala Bapenda Sumut, Achmad Fadly.

Dalam kegiatan ini, Agus Fatoni menerima penghargaan sebagai Tim Pembina Samsat Terbaik tingkat Nasional. Dalam sambutannya, Ia juga mengingatkan seluruh perangkat pemeritnah di kabupaten/kota untuk mendorong target capaian PKB.

Fatoni mengatakan bahwa Rakornas ini merupakan satu dari beberapa kegiatan tingkat Nasional, dimana Sumut menjadi tuan rumah pelaksanaannya. Karenanya penunjukan provinsi ini sebagai tempat berlangsungnya Rakor merupakan sebuah kehormatan besar.

Namun Fatoni menegaskan bahwa dalam Rakor ini, ia menyoroti tentang upaya memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebab realisasi pembayaran oleh wajib pajak atau pemilik kendaraan perlu peningkatan hingga akhir tahun 2024. Karenanya Rakor tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya optimalisasi pembayaran PKB.

"Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengingatkan kembali dan terus berkoordinasi di seluruh jajaran masing-masing, baik Nasional, provinsi sampai seluruh (UPT) Samsat di daerah. Ini sebagai komitmen kita bersama bahwa pajak kendaraan bermotor adalah tanggungjawab kita bersama," sebut Fatoni.

Sebagaimana upaya optimalisasi pembayaran PKB di tahun ini, Pj Gubernur Sumut menyebutkan pihaknya sudah menggelar rakor beberapa bulan lalu dalam rangka memaksimalkan target di seluruh Samsat. Termasuk menekankan kepada unsur pemerintah, baik kabupaten/kita hingga pemerintah provinsi sendiri untuk segera melunasi PKB seluruh kendaraan dinas.

"Kami juga sudah sampaikan kepada pemerintah kabupaten kota bahwa pembayaran pajak ini sangat menentukan pembangunan kita. Apabila target tidak tercapai, maka akan mempengaruhi pembayaran dana bagi hasil (provinsi ke kabupaten/kota). Karenanya, mari kita mendukung seluruh kegiatan kesamsatan dengan memaksimalkan pembayaran pajak," jelas Fatoni.

Setidaknya, ada 7 Jut-an unit kendaraan bermotor di Sumatera Utara. Dan untuk memaksimalkan penerimaan PKB-nya, maka perlu dukungan seluruh pihak dan jajaran, terutama dalam menyosialisasikannya kepada masyarakat, tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan. Bahkan saat ini, langkah relaksasi atau pemutihan juga telah berlangsung dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat wajib pajak.

"Kita sudah lakukan relaksasi, pemutihan atau penghapusan terhadap denda hingga menghapus pajak pokoknya (PKB) sehingga pemilik kendaraan hanya membayar untuk tahun pertama dan kedua saja. Menghapus pajak progresif dan juga memberikan insentif bagi yang membayar lebih awal. Inilah beberapa upaya yang terus kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan bagi Negara," sebutnya.

Atas upaya tersebut, Pj Gubernur Sumut Dr Agus Fatoni yang merupakan Tim Pembina Samsat Provinsi menerima penghargaan dari Tim Pembina Samsat Nasional, sebagai yang terbaik, bersama dengan Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan dilakukan oleh Kakorlantas Polri, Dirut PT Jasa Raharja dan Perwakilan dari Kemendagri.

"Semoga bisa maksimal, sehingga pembangunan bisa dirasakan masyarakat dan kesejahteraan meningkat serta pelayanan publik semakin baik," kata Fatoni.