Masinton Gagal Nyalon, Ketua DPP NasDem Minta KPU Jangan Langgar Aturan Buka Pendaftaran Kembali

"Bukan karena Masinton teriak-teriak lantas KPU mengubah aturan. KPU harus punya sikap, yaitu mengikuti aturan. KPU pusat harusnya bertanya kepada KPU di daerah kenapa Masinton ditolak, apakah sesuai aturan atau tidak penolakan itu," ucap Bakhtiar.

Bakhtiar menilai berkas pendaftaran Masinton Pasaribu-Mahmud Effendi Lubis sebagai Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng ditolak oleh KPU Tapteng, ada beberapa hal yang tidak dipenuhi Masinton sehingga tidak diterima saat mendaftar.

"Yang saya tahu persoalannya soal akses ke silon, karena PDI Perjuangan sebelum mendaftarkan ke Masinton ke KPU sudah memberikan dukungan ke pasangan calon lain sehingga silonnya tidak bisa diakses," kata Bakhtiar.

Bakhtiar menjelaskan bahwa PDI Perjuangan, tidak bisa sembarangan memindahkan dukungan yang sebelumnya menyatakan dukungan kepada Khairul Kiyedi Pasaribu-Darwin Sitompul (KEDAN), dipindahkan kepada Masinton Pasaribu.

"Kalau kasusnya begitu kan PDI Perjuangan harus mendapatkan persetujuan partai lain untuk memindahkan dukungan, tidak bisa asal memindahkan dukungan, itu ada di juknis yang tertuang dalam keputusan KPU nomor 1229 tahun 2024," ucap Bakhtiar.

Bakhtiar mengungkapkan bila memang ada perubahan kembali aturan kepada daerah yang hanya ada calon tunggal, itu harus dilakukan di semua daerah yang hanya ada satu calon. "Bukan khusus di daerah yang ada penolakan di KPU. Karena penolakan yang terjadi pasti karena bertentangan dengan aturan yang dibuat KPU itu sendiri," jelas Bakhtiar.

Bakhtiar kembali mengingatkan agar KPU tidak asal mengubah aturan terkait Pilkada 2024. Dia khawatir, perubahan aturan yang terus dilakukan KPU membuat masyarakat resah. "Masyarakat kita kan jadi bingung, resah juga melihat kondisi KPU ini. Jangan sampai begitu. KPU harus bersikap tegas. Ini bukan persoalan Masinton akan maju. Kalau kami tentu akan menghadapi siapapun pesaingnya, asal sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.