Pergerakan Penyelamat Danau Toba Temui Ketua DPRD Sumut, Bahas Kartu Kuning Unesco
- BS Putra/VIVA Medan
Zumri mengatakan jika menjadi lembaga independen, nantinya BPTCUGGp akan lebih fleksibel untuk mengelola dan mendapatkan dana.
"Karena selama ini sebenarnya anggaran itu tidak ada khusus untuk badan tersebut. Misalnya perjalanan dinas di luar negeri di dinas pariwisata tidak ada, nah kalau dia independen tentunya dia lebih mudah untuk mengelola anggaran dia sendiri," ucapnya.
Dikatakannya, dalam waktu dekat juga akan dilakukan revisi peraturan gubernur (pergub) untuk reorganisasi BPTCUGGp dalam rangka menanggapi hasil rekomendasi dari UNESCO.
"Akan revisi peraturan gubernur, harusnya tahun ini selesai, minimal Bulan November harus selesai. Karena terkait dengan draft rekomendasi sudah masuk dan dibahas kemarin dengan Kemenko Marves dan Kementrian Pariwisata," tuturnya.