Pergerakan Penyelamat Danau Toba Temui Ketua DPRD Sumut, Bahas Kartu Kuning Unesco

VIVA Medan - Pergerakan Penyelamat Danau Toba (PPDT) bertemu dengan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting untuk membahas bersama dalam tindakan membawa Geopark Danau Toba keluar dari Kartu Kuning dan meraih Green Card Kedepannya. Pertemuan itu, berlangsung di ruang rapat lantai II gedung DPRD Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu 25 Oktober 2023.

Dalam pertemuan ini, dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut, Zumri Sulthony sekaligus Kepala Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Geopark (BPTCUGGp) Sumut.

"Saya sudah sampaikan kepada Pj Gubernur Sumut, bapak Hasannudin untuk bertemu dengan bapak dan didampangi oleh pak Zumri. Apa menjadi hasil pertemuan ini, saya harapkan jadi masuk bagi Pemprov Sumut, untuk perbaikan kedepannya di Danau Toba," kata Baskami Ginting.

Perwakilan dari Pergerakan Penyelamat Danau Toba (PPDT) sekaligus Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Kabupaten Samosir, Ombang Siboro mengungkapkan bahwa Geopark menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Danau Toba.

Ombang mengatakan untuk BPTCUGGp diharapkan menjalankan tugas dengan baik kedepannya dan mampu bawa Geopark Danau Toba keluar dari kartu kuning. Mantan Kadis Pariwisata Kabupaten Samosir mendorong BPTCUGGp menjadi lembaga independen, bukan dibawah Dinas Pariwisata Sumut. Sehingga menjadi fokus tersebut.

"Kemudian yang kedua sisi pembiayaan, dengan skema hibah, tapi kepemimpinannya nanti bisa mencari dana dari manapun. Maka dari pemimpin harus yang pandai berkomunikasi dengan para bupati. Tantangan utamanya nanti untuk dapat menghimpun dana selain hibah dari provinsi," jelas Ombang.

Ketiga, Ombang Siboro menjelaskan pentingnya warga lokal atau local people yang menjadi pengurus langsung BPTCUGGp sehingga selain biaya yang lebih murah, juga memiliki keterikatan yang kuat dengan Danau Toba.

"Local people jadi yang utama, dia punya rasa mencintai Danau Toba karena itu kampung halamannya. Ada social engagemnet di situ. Biaya lebih murah karena lebih dekat lokasi tempat tinggalnya dengan yang dia kerjakan. Kemudian ada rasa kesukarelawan," ujar pengelola objek wisata Batu Hoda, Kabupaten Samosir itu.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut, Zumri Sulthony menjelaskan apa saran dan masukan PPDT itu. Termasuk, melakukan perombakan organisasi BPTCUGGp. Perombakan organisasi ini dilakukan sebagai respons terhadap kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO terhadap pengelolaan situs warisan dunia di Danau Toba.

"Badan (pengelola)nya sudah ada, nah itu yang akan dilakukan reorganisasi, supaya seperti apa yang sudah disampaikan tadi, lebih pas dan ideal untuk di Toba Caldera," jelas Zumri.

Zumri menjelaskan reorganisasi tersebut nantinya akan berupa perampingan kepengurusan, penempatan orang-orang yang tepat di posisi-posisi strategis organisasi, hingga bentuk badan pengelola yang lebih independen.

"Memang arahnya ke sana, karena organisasi ini harus lembaga yang independen sehingga dia lebih bergerak secara efisien dan efektif. Jadi tidak seperti yang disampaikan tadi di hanya nyantol dengan Dinas Pariwisata," ucap Zumri.

Zumri mengatakan jika menjadi lembaga independen, nantinya BPTCUGGp akan lebih fleksibel untuk mengelola dan mendapatkan dana.

"Karena selama ini sebenarnya anggaran itu tidak ada khusus untuk badan tersebut. Misalnya perjalanan dinas di luar negeri di dinas pariwisata tidak ada, nah kalau dia independen tentunya dia lebih mudah untuk mengelola anggaran dia sendiri," ucapnya.

Dikatakannya, dalam waktu dekat juga akan dilakukan revisi peraturan gubernur (pergub) untuk reorganisasi BPTCUGGp dalam rangka menanggapi hasil rekomendasi dari UNESCO.

"Akan revisi peraturan gubernur, harusnya tahun ini selesai, minimal Bulan November harus selesai. Karena terkait dengan draft rekomendasi sudah masuk dan dibahas kemarin dengan Kemenko Marves dan Kementrian Pariwisata," tuturnya.