UNESCO Kartu Kuning Geopark Kaldera Toba, Ketua DPRD Sumut: kenapa tidak ada fungsi mereka

Baskami meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, harus di backup. Sehingga Pj Gubernur Sumut, Hassanudin harus turun tangan melakukan tindakan tersebut, untuk Danau Toba. Apa lagi, Sumut akan dihadapi dengan Pemilu dan PON 2024, menjadi fokus. Kalau tidak dikerjakan sekarang, bisa kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO itu.

"Ini mau tahun Pemilu, mau PON, itu akan bisa ketinggalan kalau tidak sekarang di benahi. Kalau pengurus yang tidak mampu lagi dia melaksanakannya mundur, diganti yang baru, siapa yang mumpuni untuk melaksanakannya," sebut Baskami.

Baskami menyarankan kepada Pj Gubsu untuk mempertanyakan konsep dari pihak pemangku kebijakan, untuk mengembangkan Danau Toba ini, termasuk kartu kuning bisa dicabut dari Danau Toba. Karena, Pemerintah pusat sudah bekerja keras membangun infrastruktur di danau terbesar di Asian ini, kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO itu.

"Ini yang saya dengar hanya rapat, actionnya gak ada, apa artinya. Tadi saya sudah sampaikan sama Pj Gubsu, pertama mereka seluruh pengurus Geopark ini di undang. Kenapa ini sebenarnya, kelemahan dimana, di Pemprov Sumut, atau mereka tidak mampu. Kalau memang gak mampu, ya mundur. Diganti orang yang punya kemampuan," jelas Baskami.