UNESCO Kartu Kuning Geopark Kaldera Toba, Ketua DPRD Sumut: kenapa tidak ada fungsi mereka

Kartu kuning tersebut, dinilai banyak pihak-pihak tidak menjalankan tugasnya, seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan stakeholder lainnya. Kalau menjalankan tugasnya dengan baik. Pasti UNESCO tidak mengeluarkan peringatan untuk Danau Toba.

"Sementara itu, kan sudah dunia yang mau mengangkat harkatnya Danau Toba itu, itunya sebenarnya masalahnya. Dua tahun inikan bukan waktu yang lama. Kan harus banyak yang mesti dibenahi, agar kita tetap masuk salah satu agenda dunia," jelas politisi senior PDI Perjuangan itu.

Baskami meminta dan mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk, mengikuti 4 penilaian yang harus diperbaiki atas saran UNESCO. Sehingga kartu kuning tersebut, bisa dicabut dari Danau Toba.

"Kalau kita lihat, dengan adanya kartu kuning ini. Pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya, digantilah dengan yang punya kemampuan. Bukan ini tempat main-mainan, kita harus ril dengan program ini," jelas Baskami.