AMSUB Bantah Demo Tolak Agus Fatoni Pj Gubernur Sumut Orderan
- BS Putra/VIVA Medan
VIVA Medan - Aksi Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) Sumatera Utara menggelar unjuk rasa menolak Agus Fatoni jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Selasa 25 Juni 2024. Dituding aksi ini dibiayai seorang oknum pejabat.
Koordinator AMSUB Sumut, Irwandi Pratama Sembiring membantah keras atas tudingan tersebut, di sebuah media online di Kota Medan ini. Ia menyayangkan adanya pemberitaan tersebut, mecoba menyesatkan opini publik terkait unjuk rasa itu.
Irwandi mengatakan, unjuk rasa yang mereka lakukan murni karena keresahan masyarakat terhadap kondisi dan suasana politik saat ini. Menurutnya, sangat salah apabila ada media yang memberitakan aksi ini didanai seseorang.
"Pertama kita menilai ini sangat keliru beritanya, kita duga ada orang yang mencoba menembak di atas kuda memanfaatkan aksi kita ini," ucap Irwandi, saat ditemui, di Kota Medan, Rabu 26 Juni 2024.
Irwandi menjelaskan tuntutan yang mereka sampaikan mengenai Pj Gubernur Sumut yang sarat akan kepentingan politik, tidak ada menyebutkan nama salah satu Bacalon yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024.
"Tapi Abel Sirait (Direktur Eksekutif Indonesia) mencoba menarasikan bahwa kami menyebutkan nama Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam aksi itu. Tentu ini sangat merugikan kami, dan ini sungguh opini yang sangat menyesatkan masyarakat," ujarnya.
"Kami juga menduga mereka ini mungkin adalah orang yang sakit hati kepada Kadis Pendidikan, mungkin saja tidak dapat jatah proyek, karena sepengetahuan kita, media dan LSM ini berkolaborasi minta-minta jatah proyek," sambungnya.
Selain itu, Irwandi mengatakan, pihaknya juga berencana akan melaporkan pemberitaan itu ke Dewan Pers diduga sudah melanggar undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalis. Apalagi, kata Irwandi, mereka tidak ada dikonfirmasi mengenai aksi tersebut.
"Harusnya kita diberi ruang dong, agar beritanya berimbang, kami juga nanti akan minta Dewan Pers menegur media tersebut, bila perlu mencabut verifikasi faktualnya," katanya.