Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Kasus penganiayaan ini, terbongkar setelah temannya melihat luka di bagian belakang tubuh siswi kelas 1 Sekolah Dasar (SD). Polisi menerima informasi dari warga dan guru.

Siswa-siswi yang bertugas sebagai volunter tidak ke lapangan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, mengikuti KBM, diberi pin, sertifikat dan masuk dalam sistem.

Ombudsman Sumut mengingatkan kepada guru untuk mencegah bully dan intervensi dari pihak mana pun, terhadap MSF. Apa lagi, gadis itu masih anak di bawah umur.

Hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pengusutan kasus siswi SMAN 8 Medan, memerintahkan pihak sekolah agar MSF naik kelas tanpa ada syarat diberikan.

Rapat Dewan Guru SMA Negeri 8 Medan menyimpulkan MSF, tidak naik kelas dikarenakan ketidakhadiran padahal SMA Negeri 8 Medan, belum memiliki indikator kenaikan kelas.

Disdik Sumut akan menjalani rekomendasi dari KPAI disampaikan ke Disdik Sumut, untuk meninjau ulang dan mencari solusi terkait dengan MSF yang tinggal kelas..

Hasil RPD itu, DPRD Sumut menjalani fungsinya sebagai pengawas di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut. Atas hal itu, menyarankan untuk dicarikan solusi.

Surat dilayangkan oleh Disdik Sumut ke Kepsek SMAN 8 Medan itu, memiliki dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016.

Disdik Sumut rekomendasi pencopotan terhadap Kepsek SMA Negeri 8 Medan, Rosmaida Asianna Purba, yang dinilai tidak mengakui kelalaian dan mengambil keputusan tidak tepat.

Disdik Sumut akan terus mengungkapkan fakta-fakta baru kembali atas kelalaian dari Rosmaida dan SMAN 8 Medan. Sehingga pihaknya, akan memutuskan sendiri nantinya.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyatakan SMAN 8 Medan tidak ada pedoman atau peraturan teknis tentang pengambilan keputusan, akan menimbulkan penyimpangan prosedur.

Tim Ombudsman RI, akan melakukan pendalaman lebih lanjut dengan meminta keterangan Kepala SMA Negeri 8 Medan pada tanggal 26 Juni 2024 dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut.